Beranda blog Halaman 480

Pakai Strategi Khusus, Sudirman Salomba Mulai Garap Suara AKAS di Dapil 2

Penulis
Redaksi
-

LUWU UTARA–Konstalasi politik di Luwu Utara semakin terang benderang pasca penyerahan rekomendasi Parpol bagi 3 Kandidat yang bakal bertarung di Pilkada 2020 ini.

Untuk memantapkan barisan, Tim Pemenangan AKAS Minggu (16/8) melakukan konsolidasi para koalisi Parpol pengusung di kediaman bakal calon wakil bupati Lutra, Andi Sukma di Tolada, Malangke.

Masing-masing Parpol pengusung yakni PKS, Hanura dan Gerindra serta PBB selaku partai pendukung, melakukan rapat tertutup dipimpin Ketua Tim Pemenangan, M Rajab.

Dalam rapat internal tersebut, Sekretaris DPC Hanura, Sudirman Salomba diberi mandat oleh koalisi Parpol Pengusung AKAS untuk menjadi Ketua Tim di Dapil 2.

Sudirman bukanlah orang baru, sehingga penunjukannya direspon positif Andi Sukma.

“Pak Sudirman ini tokoh senior, beliau mendapat tugas khusus menggarap Dapil 2 yang meliputi, Bone-bone, Tana Lili, Sukamaju dan Sukamaju Selatan,” ucap Andi Sukma.

Ia menambahkan, tim-tim kecil yang dibentuk ini untuk memperkuat tim induk, sehingga lini per lini akan semakin solid, taktis dan efektif.

Sudirman Salomba sendiri usai rapat mengakui jika pertarungan di Dapil 2 bakal ketat dan seru karena jumlah pemilihnya yang besar, yang menjadi rebutan bagi 3 Kandidat di Pilkada Lutra.

“Insya Allah, dengan amanah yang diberikan kepada saya, kita akan lebih banyak melakukan beberapa strategi khusus. Yang jelas Koalisi Parpol di Tim AKAS sangat solid, saat ini rakyat memang butuh perubahan nyata, bukan sekedar retorika, aspirasi masyarakat yang kami himpun dalam beberapa hari ini memberi keyakinan pada kami bahwa rakyat kini punya harapan baru dengan memilih figur baru, bukan figur lama yang terbukti gagal memajukan dan menyejahterakan rakyatnya,” pungkas dia.

Sekedar diketahui, data lama jumlah pemilih berdasarkan Pemilu 2019 adalah 231.568 jumlah pemilih yang tersebar di 15 Kecamatan, 166 Desa dan 7 Kelurahan di Luwu Utara, dimana bakal ada sebanyak 625 TPS, jika merujuk pada Pemilu terakhir tahun lalu itu. (iys)

PDIP Dukung Incumbent, Filosofis Memilih Hengkang Demi Dukung Thahar-Rahmat Laguni

Penulis
Redaksi
-

MASAMBA – Sekretaris DPC PDIP Luwu Utara, Filosofis Rusli resmi mengundurkan diri dari partai tersebut kerena tak sejalan dengan kebijakan partainya.

Filosofis memilih hengkang karena PDI-P mengusung pasangan Indah Putri Indriani -Suaib Mansur pada pilkada Luwu Utara yang akan di helat Desember 2020 mendatang.

“Malam ini saya akan mengajukan pengunduran diri sebagai Sekretaris DPC PDIP Luwu Utara, ” kata Filosofis, Sabtu (15/08/2020).

Saat ditanya, alasan memilih hengkang dari partai moncong putih itu?

Dirinya memilih mundur karena ingin menjadi bagian dari pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, pasangan Thahar-Rahmat. Karena sosok yang dimiliki pasangan tersebut dikenal sederhana.

“Saya pernah bersama mereka di DPRD. Sosoknya sederhana dan dipercaya karena jujur,” bebernya.

Menurutnya, dukungan yang didapatkan Thahar- Rahmat sejak 2019 lalu berasal dari aspirasi masyarakat.

“Keduanya maju di pilkada bukan karena kemauannya tapi aspirasi dari masyarakat. Saat ini, Thahar- Rahmat Laguni adalah figur yang paling tepat memimpin Luwu Utara,” tegasnya.

Diketahui, Pilkada Luwu Utara rencananya akan diikuti tiga bakal pasangan calon. Selain Thahar – Rahmat, juga Arsyad Kasmar- Andi Sukma, serta pasangan incumbent Indah Putri Indriani- Suaib Mansur. (Rah)

Lakukan Penganiayaan, Remaja 17 Tahun di Palopo Diringkus

Penulis
Redaksi
-

PALOPO – Jajaran Polsek Wara, kembali menangkap satu pelaku penganiayaan yang terjadi di depan SMA PGRI, Kota Palopo, Jumat (24/7/2020) lalu.

Pelaku yang diketahui berinisial, AM (17) di amankan di Kompleks Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Minggu (16/8/2020) dini hari.

Kanit Reskrim Polsek Wara, Ipda A Akbar mengatakan jika pelaku diamankan, berdasarkan keterangan dari salah seorang pelaku yang terlebih dahulu diamankan.

“Pelaku berdasarkan keterangan korban saksi-saksi dan pelaku berinisial HI,” katanya.

Lebih jauh, dirinya mengatakan jika saat ini kedua pelaku tersebut, telah diamankan di Mapolsek Wara, guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

“Pelaku kita jerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana subs Pasal 351 ayat (1) KUHPidana,” terangnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka berdarah pada bibir dan bengkak pada kepala bagian kepala. (Rah/Sya)

Hadiri Syukuran Pizza Hut, RMB: Palopo Dapat Kado HUT RI ke 75

Penulis
Redaksi
-

PALOPO–Wakil Walikota Palopo, Rahmat Masri Bandaso mewakili Walikota menghadiri acara syukuran pembukaan Pizza Hut Palopo, Minggu, 16 Agustus 2020.

Disampaikan Wakil Walikota saat itu, dengan kehadiran Pizza Hut di Palopo menjadi sebuah penghargaan fasilitas yang diberikan kepada Kota Palopo sehingga dengan demikian Kota Palopo bisa terus berkembang, menjadi Kota yang maju, modern, dan makin banyak yang datang sehingga perekonomian akan semakin baik.

“Alhamdulillah hari ini Kota Palopo mendapatkan sebuah kado Ulang Tahun 17 Agustus, kita mendapatkan fasilitas yang levelnya internasional,” ucapnya.

Selaku Pemerintah Kota Palopo, harapannya agar terus berkembang dan akan memberikan pelayanan terbaik kepada customernya.

Namun demikian, Pemerintah juga akan terus memberikan dukungan kegiatan seperti ini karena akan mendongkrak perekonomian di Kota Palopo sendiri.

Tak hanya itu pula, disebutkan Wakil Walikota kehadiran Pizza Hut di Palopo secara tidak langsung akan mengurangi tingkat pengangguran di Kota Palopo dengan melakukan perekrutan tenaga kerja.

Sementara itu, Manager Pizza Hut Palopo, Johan Edwar Turambi, mengungkapkan hadirnya Pizza Hut di Palopo dengan harapan bisa membantu penduduk Kota Palopo dengan cara merekrut karyawan yang berasal dari Palopo sendiri.

Untuk total karyawan yang telah di rekrut Pizza Hut Palopo, sebanyak 88 orang, yang terdiri dari 50 orang dari Palopo dan 38 orang dari Makassar.

Hadir pula pada acara syukuran Pizza Hut Palopo yakni jajaran Polri, TNI, Camat, serta masyarakat sekitar. (hms)

Mind dan BMKT Gelar Zikir Dilanjutkan Doa Bersama di Masjid Syuhada Masamba

Penulis
Redaksi
-

MASAMBA–Bertempat di masjid syuhada Masamba tgl. 16 Agustus 2020 Macca Indonesia Foundation (MIND) bekerjasama dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Luwu Utara mengadakan kegiatan Luwu Utara Berdzikir & Doa Bersama dengan tema: Luwu Utara Kuat dan Bangkit. Acara ini diawali dengan shalat taubat yg dipimpin langsung Ust. Dr. Muhaemin, MA.

Direktur MIND dalam laporannya menyampaikan bahwa acara tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT RI Ke 75 dan pasca bencana Luwu Utara.

“Kegiatan ini kita laksanakan untuk saling menguatkan saling mendoakan agar Luwu Utara kita kuat dan segera pulih” tutur Haeril Al Fajri dalam laporannya
Haeril Al Fajri menutup laporannya dengan menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan tersebut

“Terimakasih BKMT Kab. Luwu Utara, Pengurus FKCA Kab. Luwu Utara, Posko Garuda, Ikatan Alumni Pesantren IMMIM Luwu Raya, terkhusus kepada para alim ulama dan Pemda Kab. Luwu Utara yang telah bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan ini,” tutup Haeril Al Fajri.

Bupati Luwu Utara Ibu Indah Putri Indriany (IDP) pada saat menyampaikan sambutan terlihat meneteskan air mata dan penuh haru menyampaikan bahwa apa yang menimpah Kabupaten Luwu Utara saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wata’alah yang mesti kita ikhlas menerimanya dan membutuhkan kebersamaan untuk melaluinya

“Musibah ini adalah ujian, insya Allah kita ikhlas dan akan terus bekerja keras dan berupaya agar Luwu Utara bisa bangkit” tutur IDP.

IDP menambahkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah tetap membutuhkan kerjasama masyarakat dan semua pihak.

Turut hadir dalam acara dzikir dan do’a bersama ini Sekda Kabupaten Luwu Utara, Darma Wanita Persatuan Kab. Luwu Utara, mejelis taklim se kabupaten Luwu Utara dan masyarakat. Jama’ah yang hadir sekitar 400 orang.

Zikir dan do’a dipimpin oleh Ust. Hamdan SF, S.Pd, MM (Dai Kabupaten Luwu Utara)
Dan ceramah disampaikan oleh Dr. Muhaemin, MA (Wakil Rektor III IAIN Palopo). (byu)

Hindari Kucing, Gran Max Asal Kolaka Utara Terpelanting Tabrak Tiang Listrik di Salobulo

Penulis
Redaksi
-

PALOPO–Sebuah kecelakaan tunggal kota Palopo, Minggu 16 Agustus 2020 pukul 05.30 Wita di terjadi di Salobulo dekat kuburan Lemo-lemo, kecamatan Wara Utara, kota Palopo.

Mobil pick up jenis Gran Max dengan nomor polisi DD 8477 DJ yang dikemudikan Asdul (24) terpelanting dan menabrak tiang listrik gegara menghindari kucing.

Kasat Lantas Polres Palopo Iptu Muhammad Tang saat dikonfirmasi menjelaskan mobil yang dikemudikan Asdul dengan penumpang Arsad (22), bergerak dari arah Utara menuju ke Selatan melintas dengan kecepatan sedang.

“Mobil melintas dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang, tiba-tiba melintas seekor kucing di jalan sehingga pengemudi mobil berusaha menghindari kucing tersebut ke arah kiri namun mobil oleng dan kemudian menabrak tiang listrik yg berada disisi kiri jalan,” jelas Iptu Muh Tang melalui rilis resminya.

Akibat kecelakaan tunggal tersebut, pengemudi Asdul mengalami luka lecet bagian lutut kiri, lecet betis kiri, nyeri gerak jari telunjuk tangan kanan. Sementara penumpang Arsad mengalami luka lecet bagian pipi kanan, luka terbuka bagian lutut kiri, luka gores bagian betis kanan dan nyeri di bagian dada kiri.

“Korban kini dirawat di RSUD Sawerigading Palopo,” Kasat Lantas memungkas. (sya/iys)

Jelang HUT RI, Walikota Palopo Kukuhkan 76 Paskibraka

Penulis
Redaksi
-

PALOPO–Walikota Palopo HM Judas Amir mengukuhkan 76 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Palopo tahun 2020 yang dilaksanakan di Indoor Saokotae, Sabtu 15/8/2020.

Pada Pengukuhan tersebut Walikota Palopo membacakan langsung naskah pengukuhan selanjutnya menyematkan atribut secara simbolis kepada perwakilan Paskibraka kota Palopo, adapun jumlah dari pasukan Paskibraka sebanyak 76 yang terdiri dari 33 Pasukan Putra dan 43 Pasukan Putri.

Pada kesempatan itu, Walikota Palopo menyampaikan bahwa bernegara merupakan suatu komitmen karena ini adalah proses kenegaraan karena tadi telah bersumpah maka hal tersebut merupakan suatu komitmen kepada negara.

“Seperti kata yang ada pada proklamasi terlihat pendek tapi itulah komitmen karena arti dari proklamasi itulah yang sekarang kita harus kita lestarikan,”. ujarnya

“Yang saudara tadi ucapkan itulah termasuk komitmen dan itu tidak ada paksaan dari manapun oleh karena itu mari kita selalu ingat dimanapun kita berada termasuk apapun yang merusak negara suka tidak suka harus kita tinggalkan”.

Dan semua hal yang sudah dipikirkan asas manfaatnya untuk melestarikan negara itulah yang menjadi kewajiban kita untuk mempertahankannya dan juga di implementasikan dalam kehidupan kita sebagai warga negara.

Pada prosesi pengukuhan turut dihadiri pula Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Palopo Firmanza DP pimpinan perangkat daerah Kota Palopo, para pelatih Paskibraka, serta undangan lainnya. (hms)

Husler Prioritaskan Sektor Pertanian, Petani Pun Puas

Penulis
Redaksi
-

LUWU TIMUR — Kelangkaan pupuk menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani. Hal itu dapat menghambat proses produksi pertanian.

Di Kabupaten Luwu Timur, kelangkaan pupuk juga pernah terjadi. Meski demikian, hal itu tidak lagi dirasakan oleh petani, khususnya petani padi saat ini.

Itu berkat intervensi pemerintah di sektor pertanian melalui berbagai kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dibawah Nakhoda Bupati Luwu Timur, Ir. H. Muh. Thoriq Husler.

Demikian diungkapkan Ketua Kelompok Tani Pariaman, Suparjo, pada acara syukuran yang dihadiri oleh Bupati Luwu Timur Husler, di Kelurahan Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu, (15/08/20) malam.

Ia mengatakan, warga Mulyasri berprofesi sebagai petani, khususnya petani sawah telah banyak merasakan manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah Luwu Timur, khususnya di sektor pertanian.

”Beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah sangat baik. Dulu, saat kami mau turun sawah, kami sangat kesulitan traktor. Sekarang tidak lagi, karena kami sudah diberikan bantuan traktor,” ucap Suparjo.

Bukan hanya itu, perhatian Bupati Husler kepada Petani, juga dibuktikan dengan pemberian bantuan benih berkualitas kepada petani.

”Dulu, kami sulit mencari orang untuk menanam padi. Alhamdulillah sekarang, kami diberi Transpalanter atau alat tanam padi. Dulu kami kesulitan pupuk, sekarang lebih mudah karena tersedia,” lanjutnya.

Selain itu, kesulitan yang pernah dialami petani, kata Suparjo adalah mendapatkan alat panen. Pasalnya, kebanyakan alat panen berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur.

”Kita juga kesulitan alat panen. Tapi kami sabar dan yakin, akan ada waktunya Bupati datang membawa bantuan alat panen. Terbukti, sekarang alat itu sudah ada ditengah-tengah kita,” kata Suparjo disambut aplaus ratusan petani yang hadir.

Sementara itu, Bupati Husler dalam sambutannya usai menyerahkan bantuan alat pertanian di acara syukuran itu mengatakan, Pemkab Luwu Timur selalu menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas.

”Kita terus berupaya memikirkan dan menjalankan program yang dapat memudahkan petani dalam bekerja, dan mempercepat proses produksi pertanian,” kata Husler.

Menurut Husler hal itu penting, pasalnya di Luwu Timur, masyarakat yang berprofesi sebagai petani cukup besar. Demikian pula dengan luas lahan pertanian yang mencapai angka 2800 Hektar.

”Kalau sektor pertanian kita maksimalkan, produksi pertanian meningkat, tentu warga sejahtera. Kita saat ini juga sedang menargetkan, Luwu Timur menjadi penyedia stok pangan , khususnya beras di Sulawesi Selatan, bahkan provinsi tetangga,” terang Husler.

Ia menambahkan, pemerintah Luwu Timur tersu berkomitmen mempersiapkan dan menata sarana dan infrastruktur pertanian, termasuk memaksimalkan ketersediaan pupuk bagi petani.

”Paling tidak persoalan pupuk ini, kita terus upayakan agar, begitu petani butuh, pupuk tersedia,” tegasnya. (*/iys)

Head KP Malili JACCS MPM FINANCE Dianiaya Pemilik Warung Bunaken di Luwu Timur

Penulis
Redaksi
-

LUWU TIMUR — Salah satu pegawai pembiayaan di Luwu Timur (Lutim) dianiaya oleh nasabahnya, di jalan poros Sulawesi Tenggara (Sultra) di desa Lampia Harapan, Kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, Sabtu (15/ 08/2020) sekitar pukul 10.15 wita.

Head KP Malili (Kepala kantor pemasaran), Saprijal, bekerja di JACCS MPM FINANCE dianiaya oleh pemilik warung Bunaken Raymon Rolad bersama anaknya Yosua Rafael.

Korban penganiayaan Rijal mengatakan bahwa kejadian bermula saat dirinya mengklarifikasi mengenai tunggakan kendaraan milik pelaku yang sudah menunggak selama 6 bulan.

“Namun pada saat menjelaskan aturan mengenai kebijakan pemerintah tentang restrukrurisasi terhadap debitur yang terkena dampak covid-19, pelaku tidak menerima penjelasan tersebut,” ucap Rijal

“Dan tiba-tiba langsung menyerang dengan cara melemparkan seisi meja dan menyerang oknum pembiayaan tersebut secara bertubi-tubi bersama anaknya,” sambungnya.

Atas kejadian itu, Rijal langsung ke Polres Luwu Timur untuk melaporkan pelaku penganiayaan yang dialaminya.

“Adapun luka yang dialami oleh korban yakni lebam di mata kanan, bekas cakaran di badan dan leher, luka goresan di lengan kanan dan luka goresan di jidat kiri,” jelasnya

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian setempat. (byu)

Fadriaty Gelar Sosialisasi Dua Perda di Luwu

Penulis
Redaksi
-

BELOPA – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fadriaty Asmaun, menggelar sosilaisasi Peraturan Daerah (Perda) NO 1 tahun 2016 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan daerah dan Peraturan daerah no 6 tahun 2016 tentang transparasi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelangaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan tersebut, dilakukan di dua daerah di Kabupaten Luwu, masing-masing di Warkop D’biru, Kelurahan Tampumia Radda, kecamatan Belopa dan
Gedung Pertemuan Desa Padang Lambe, Kecamatan Suli, Sabtu (15/8/2020).

Sosilaisasi perda dilaksanakan secara berurutan di dua lokasi ,yakni kecamatan Belopa,tempatnya di Warkop D’Biru kelurahan Tampumia Radda  dan Kecamatan Suli ,tempatnya di Gedung pertemuan Desa Padang Lambe .

Di Belopa , penyebarluasan perda tersebut  dihadiri puluhan pengurus dari   Gabungan organisasi wanita  (Gernita) kabupaten luwu ,  masyarakat dan menjadi Narasumber Ketua Gernita ,Hardiana Hamid.

Dalam sambutannya, Fadriaty menyampaikan, peran perempuan dalam pembangunan daerah sangatlah dibutuhkan.

“Perda ini menyangkut penyetaraan gender, laki-laki dan perempuan sama haknya di Republik Indonesia ini. Keterwakilan perempuan di legislatif ataupun di eksekutif, itu sudah menjadi wajib karena telah diatur dalam Undang undang,” ungkap wanita yang akrab disapa Enceng ini.

Enceng Berharap dengan sosialisasi perda tersebut bisa menigkatkan pemahaman  paraibu rumah tangga.”sehingga dengan adanya perda pengerustamaan gender ini para orang tua bisa menjadikan motivasi untuk mengsuport terus  anaknya khusunya perempuan untuk tetap terus sekolah maupun berkarir,”Ujar Enceng.

Usai di Belopa,  Wakil Ketua Komisi D tersebut  berlanjut sosialisasikan  Peraturan daerah no 6 tahun 2016 tentang transparasi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelangaraan pemerintahan daerah,

di Desa Padang Lambe kecamatan Suli   dihadiri  Kepala Desa Padang lambe serta stafnya , masyarakat dan Hadir wartawan nasional kompas tv,Amran selaku Narasumber.

Dalam Sambutanya Enceng  menyampaikan bahwa perda No.6 ini merupakan produk yang diinisiasi oleh DPRD Prov. Sulsel bersama dengan Pemerintah Gubernur SulseL.

“Sosialisasi perda ini diharapkan bisa menjadi pedoman mewujudkan pemerintahan yang baik ditingkat provinsi, kabupaten, Kecamatan dan Desa dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas” ucap  legislator Partai Demokrat itu.

Diketahui,dalam pelaksanaan penyebarluasan Peraturan daerah di tengah wabah Covid-19 tersebut, dilakukan dengan standar protokol kesehatan. Tetap memakai masker, cuci tangan, dan ukur suhu tubuh bagi peserta.

Kegiatan ini dibagi dalam 5 sesi, tentunya dengan mengatur jarak tempat duduk para peserta yang setiap sesi menghadirkan sekitar 30 hingga 40 orang. (Rls/Sya)

Dua Isu Ini Paling Ditunggu Publik, Begini Penjelasan Gamblang KPU Luwu Utara

Penulis
Redaksi
-

LUWU UTARA–Tahapan Pilkada Luwu Utara dipastikan jalan terus, meski sejumlah pihak mewacanakan penundaan pesta demokrasi 5 tahunan sekali itu digelar akibat bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan sejumlah kawasan di Bumi Lamaranginang.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Sabtu 15 Agustus 2020, Anggota KPU Luwu Utara, Hayu Vandy mengatakan, tak ada alasan yang cukup untuk menunda Pilkada Luwu Utara.

“Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai penundaan Pilkada baik di KPU Lutra, maupun di Provinsi ataupun Pusat mengenai Lutra,” jelas Hayu.

Lanjut Divisi Teknis Penyelenggara KPU Lutra itu,” dikarenakan syarat penundaan adalah apabila 50% lebih dari jumlah total kecamatan yang terdampak atau lebih dari 50% jumlah pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan bencana atau terjadi kerusuhan, sesuai dengan UU Pilkada UU nomor 10 tahun 2016 atas perubahan kedua UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah,” urainya.

Apalagi KPU Lutra telah menyelesaikan proses Coklit di tanggal 13 kemarin termasuk daerah terdampak di Kec. Baebunta dan Kec. Masamba, tentunya ada perlakuan khusus nantinya, termasuk rencana untuk membuat TPS di lokasi pengungsian selain itu KPU Luwu Utara juga memfasilitasi untuk segera dicetakkan dokumen kependudukan untuk warga korban banjir yang sudah hilang dokumennya KK dan E-KTPnya sesuai data yang kami terima untuk diteruskan ke Dinas Dukcapil, sebutnya.

Saat dikonfirmasi tentang Pejabat Sementara selama masa tahapan yang diikuti Calon Petahana, Hayu menegaskan, bahwa sesuai Peraturan KPU No. 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga PKPU No. 3 tahun 2017 tentang tahapan pencalonan, maka untuk calon Petahana baik bupati maupun wakil bupati Lutra nanti, apabila sudah ditetapkan sebagai calon, wajib cuti diluar tanggungan negara selama tahapan kampanye, yakni 26 September sampai 5 Desember sesuai dengan PKPU No. 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga PKPU No. 3 tahun 2017 tentang tahapan pencalonan.

“Nantinya akan ada PJS yang ditunjuk gubernur Sulsel atas izin menteri dalam negeri selama 71 hari tahapan kampanye,” pungkasnya. (iys)

Kodong… 6 Pengantar Pengantin Asal Jeneponto yang Hendak ke Bone Tewas, Mobilnya Masuk Jurang di Sinjai

Penulis
Redaksi
-
Mobil Avanza asal Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan meluncur ke dasar Sungai Apareng atau dekat jembatan Apareng, Sinjai, Sabtu (15/8/2020).

SINJAI–Sebuah mobil iring-iringan pengantar pengantin masuk jurang di Jalan Poros Sinjai, Sulawesi Selatan, Sabtu (15/8/2020).

Diatas mobil nahas itu, ada 6 penumpang dan kesemuanya dilaporkan meninggal dunia.

“Yang meninggal ada enam orang, mereka semua penumpang di dalam mobil iringan pengantin,” kata Kanit Laka Lantas Polres Sinjai Aipda Rajamuddin.

Aipda Rajamuddin menceritakan kronologis peristiwa maut tersebut.

6 jenazah korban kecelakaan di RS Kabupaten Sinjai dimana mobil pengantar pengantin dari Kabupaten Jeneponto mengarah ke Kabupaten Bone terlibat kecelakaan tunggal di Kabupaten Sinjai, Sabtu (15/8)

“Saat itu sejumlah mobil iring-iringan pengantar pengantin dari Jeneponto melintas di Jalan Poros Sinjai sekitar pukul 02.00 Wita. Lalu, saat rombongan melintas di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellu Limpoe, Sinjai, mobil korban jenis Avanza tiba-tiba hilang kendali,” terangnya.

Ia melanjutkan, mobil Avanza itu dari arah selatan mau ke utara, dari Bulukumba mau ke Bone. Terus, saat memasuki turunan, ada tikungan, mobil hilang kendali sehingga terjatuh sendiri masuk ke jurang. Jadi ini kecelakaan tunggal, imbuh Kanit Laka Lantas Polres Sinjai itu.

Masih kata Rajamuddin, enam penumpang atau orang korban yang tewas tidak meninggal bersamaan.  Ada juga penumpang yang sempat dilarikan ke puskesmas setempat.

“Jadi yang 2 meninggal di tempat, 2 lagi saat dalam perjalanan ke puskesmas, serta 2 lagi lainnya saat sudah dirawat di puskesmas. Enam penumpang itu adalah dua perempuan dan 4 orang laki-laki,” pungkasnya. (*/iys)

Meneropong Tiga ‘Panglima Perang’ di Pilkada Luwu Utara, Siapa Paling Moncer?

Penulis
Redaksi
-

LUWU UTARA–Pasangan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati Luwu Utara sudah membentuk tim pemenangannya masing-masing.

Ada 3 pasangan balon yang rencananya bakal maju di perhelatan Pilkada Luwu Utara tahun 2020 ini.

Masing-masing balon itupun telah menunjuk figur yang dianggap berkompeten sebagai ketua tim pemenangan.

Muhammad Thahar Rum-Rahmat Laguni (MTR-RL) adalah kandidat paling pertama yang menetapkan panglima perangnya.

Duo MATAHARI itu memilih mantan Bupati Luwu Utara dua periode dan anggota DPR RI Muchtar Luthfi A. Mutty (LAM) sebagai ketua tim pemenangannya.

Sedangkan Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS) mempercayakannya kepada mantan legislator DPRD Sulsel dan juga mantan Ketua KPU Luwu Utara 2 periode, M Rajab.

Sementara Petahana Indah Putri Indriani – Suaib Mansur (Idaman) juga tak mau kalah dengan menetapkan Karemuddin, legislator PAN di DPRD Luwu Utara sebagai ketua tim pemenangan.

Ketiga ketua tim pemenangan tersebut punya pengalaman berkompetisi di Pilkada Luwu Utara.

Baik sebagai pribadi di pemilihan legislatif berbagai tingkatan, maupun di tim pemenangan Pilkada sebelumnya.

Penunjukan Karemuddin sebagai ketua tim pemenangan bukanlah hal baru bagi legislator yang dikenal kritis itu. Ia sudah 3 periode bercokol di kursi empuk wakil rakyat di DPRD Lutra.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Luwu Utara itu sudah pernah dipercaya menduduki posisi yang sama pada Pilkada sebelumnya.

Ia pernah menjadi ketua tim pemenangan pasangan Arifin Junaedi-Andi Abdullah Rahim di Pilkada Lutra 2015 silam.

Arifin Junaedi kala itu masih berstatus Petahana tapi tumbang dari penantangnya Indah Putri Indriani-Muhammad Thahar Rum (Pintar).

Sementara itu, Luthfi A. Mutty sebagai ketua tim pemenangan MTR-RL merupakan mantan bupati Luwu Utara dua periode dan juga mantan anggota DPR RI.

LAM pernah menjabat bupati pada tahun 1999-2009. Ia adalah bupati Luwu Utara pertama usai pemekaran Kabupaten Luwu.

Ia juga pernah duduk menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

LAM menyebut dirinya sebagai “tentara tua” yang terpaksa harus turun gunung lagi demi memajukan Luwu Utara dari keterpurukannya selama ini.

Lain lagi ketua tim pemenangan AKAS, yakni M Rajab yang merupakan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara tahun 2003-2012.

Rajab memulai kiprahnya di dunia politik pada usia 25 tahun, dengan menjadi anggota KPU Lutra di tahun 2003. Saat itu, ia menjadi anggota KPU termuda di Sulawesi Selatan. Lima tahun kemudian melalui seleksi kompetensi Rajab menjadi Ketua KPU Lutra, lalu setelah itu, 5 tahun berikutnya, aktivis HMI itupun menjadi Anggota DPRD Sulsel.

Bahkan, pada Pilkada 2015, M Rajab, tercatat sebagai Ketua Tim Pemenangan Indah-Thahar yang sukses memenangkan pertarungan.

Kini, sosok M Rajab, muncul kembali dan melawan kedua kandidat yang telah ia menangkan di tahun 2015 silam.

Sejak tercatat sebagai Anggota DPRD Sulsel dan pengurus DPW NasDem, Rajab sangat aktif terlibat dalam memenangkan kandidat usungan NasDem di berbagai daerah di Sulsel yang berpilkada.

Sehingga patut dicermati langkah-langkah politik tokoh muda itu di Pilkada Lutra 2020 ini sebagai Ketua Tim Pemenangan AKAS.

Ia juga mengajak masyarakat Luwu Utara memilih tanpa berselisih.

“Mari kita memilih tanpa berselisih. Kompetitor adalah teman dalam berdemokrasi,” tutur Ketua IKA UNCP tersebut saat Coffee Morning dengan awak media beberapa waktu lalu. (iys)

Masih Lidah Indonesia, Anggun Masak Pakai Cobek Meski Tinggal di Paris

Penulis
Redaksi
-
Seleb yang sudah lama Go Internasional, Anggun C Sasmi masih pakai cobek (Instagram @anggun_cipta)

SELEB–Penyanyi internasional, Anggun C Sasmi kedapatan memasak menggunakan cobek meski sudah lama menetap di Paris.

Anggun juga mengaku masih menyukai hidangan khas Nusantara.

Hal ini terlihat dalam unggahan Anggun C Sasmi terbaru di Instagramnya.

Penyanyi bersuara merdu tersebut terlihat baru saja membuat saus kacang untuk siomay dengan cobek.

Menariknya, Anggun juga mengaku kerap membuat sendiri makanan khas Indonesia untuk mengobati kerinduannya.

”Buat saya yang jauh dari Indonesia, makan siang mewah adalah siomay ,” tulis Anggun C Sasmi dalam unggahannya di instagram.

Lebih lanjut, Anggun C Sasmi juga menyebut jika siomay adalah makanan super mewah untuknya.

Nggak heran nih jika aksi Anggun C Sasmi membuat saus kacang dengan cobek langsung menjadi buah bibir.

”Nah akhirnya terjawab sudah pertanyaan ku yg dulu-dulu, ternyata mba anggun punya Cobek juga di dapur nya doyan nyambel .. ,” @rival_chaniago22.

”Fakta bahwa indonesia gak pernah luntur dari dirimu ya mbak… ini bukti bahwa letak geografis bukan jadi alasan untuk lupa akan negara asal kita ,” @jehongbanget.

“Uwooo… kalo di sini jadinya snack, Mbak. Makan siang siomay doank gak kenyang. 😂” tulis fansnya yang lain @dioapurwanto. (*/iys)

Seru! Hari Kedua Polling: Duet AKAS Unggul 48,65 Persen, Terpaut 10,42 Persen dari IDP yang Hanya Meraup 38,22 Persen di Urutan Kedua

Penulis
Redaksi
-

PALOPO–Hari kedua polling jajak pendapat Pilkada Luwu Utara yang diadakan KORAN SERUYA, media bernaung di bawah bendera PT Wisnu Aditya Intermedia Palopo ini semakin seru dan menegangkan.

Polling Pilkada Lutra 2020, yang dibuka sejak 13 Agustus 2020 itu menampilkan result (hasil) sementara yang cukup mencengangkan.

Jika di hari pertama kemarin, IDP sempat memimpin dengan 42%, kini, di hari kedua Polling ini, voters atau pemilih sudah mencapai 510 orang voter, Sabtu 15 Agustus 2020 pukul 10.30 WITA.
Hasilnya, duet AKAS yakni pasangan H. Arsyad Kasmar – Andi Sukma duduk manis di peringkat paling atas dengan raihan 252 suara atau 48,65%, sedangkan duet Indah Putri Indriani – Suaib Mansur dipilih 198 voter atau 38,22%.
Dan posisi ketiga bertengger duet pasangan Thahar Rum-Rahmat Laguni alias MATAHARI yang hanya meraup 13,13 persen atau dipilih 68 votes.
Penanggungjawab polling ini, Wawan Kurniawan, mengatakan, polling Pilkada Lutra maupun Pilkada Lutim akan dibuka hingga tanggal 8 Desember atau satu hari sebelum hari ‘H’ pencoblosan Pilkada serentak 2020.
Dikatakan, warganet di Lutra bisa berpartisipasi memilih salah satu pasangan calon yang dinilai layak memimpin Lutra lima tahun ke depan, dengan pemilihan (klik) dan tidak diperbolehkan lebih dari satu kali klik.
“Silakan memilih salah satu dari tiga pasangan calon ini. Sistem kami hanya boleh satu kali memilih. Pemeriksaan duplikasi didasarkan pada alamat IP pemilih. Kami tidak mentolerir setiap kecurangan yang dilakukan dan akan menganulir semua suara yang berindikasi dilakukan oleh bot. Dan akan terblok jika sudah memilih satu kali klik, atau tidak bisa memilih lebih dari satu kali, ini fair dan terbuka, bisa dipantau Publik,” katanya.
Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS)
2. Indah Putri Indriani-Suaib Mansur (IDAMAN)
3. Thahar Rum-Rahmat Laguni (MATAHARI)
Created with Seruya Poll
Wawan menegaskan, hasil polling ini tidak bisa direkayasa. “Sebab, pemilih hanya bisa memilih 1 kali klik dan tidak bisa mengklik lebih dari satu kali karena setelah memilih/klik alamat IP langsung terblok,” katanya. (tari)

Polemik Penyebab Banjir Bandang Berlanjut, AMAN Tana Luwu: Hutan Luwu Utara Diduga Salah Urus!

Penulis
Redaksi
-
Pantauan dari udara pascabanjir bandang di Luwu Utara beberapa waktu lalu. (Net)

LUWU UTARA–Penyebab pasti banjir bandang yang menewaskan puluhan warga dan menyebabkan ribuan orang mengungsi di Luwu Utara pertengahan Juli 2020 lalu masih simpang siur.

Polemik atas penyebab bencana banjir bandang itu masih terus menjadi bahan diskusi di tengah masyarakat.

Namun, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu lewat siaran persnya, Jumat 14 Agustus 2020 memastikan, jika salah satu pemicu bencana ekologis tersebut adalah tata kelola lingkungan hidup yang dianggap amburadul.

Luas hutan di Luwu Utara 750,268 Hektar adalah yang terbesar di Sulsel.

Ketua AMAN Tana Luwu, Bata Manurun mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara merupakan salah satu bencana yang terbesar di Tana Luwu, salah satu faktor yang mendasar terjadinya banjir bandang di Luwu Utara di karenakan intensitas hujan yang tinggi yang mengakibatkan terjadinya longsor di beberapa titik di Hulu.

“Banyak hasil investigasi yang sudah diberitakan terkait penyebab banjir dan hampir semua hasil investigasi menyoroti kejadian yang ada di Hulu dan dampak yang ada di Hilir, tetapi belum ada satu pun yang mengungkap atau menyampaikan ada apa sajakah di daerah tengah antara hulu dan hilir?,” kata Bata.

Lanjut dia, “pengamatan lapangan yang dilakukan oleh AMAN Tana Luwu sebelum banjir bandang bahwa daerah Radda dan Masamba yang terdampak banjir bandang terdapat beberapa perkebunan kelapa sawit yang dimiliki empat perusahaan pemegang izin dan satu lokasi peternakan sapi yang diperkirakan luas lahan keseluruan 23 ribu hektar,” imbuh Ketua AMAN Tana Luwu itu.

Dan semua lokasi ini merupakan alih fungsi, pengamatan lain juga yang dihimpun oleh AMAN adalah di bagian hulu ada beberapa tempat aktivitas pengambilan kayu (illegal loging) yang semua pesanan dari luar tentunya juga ini dilakukan karena ada izin, ungkapnya.

AMAN Tana Luwu nantinya kembali akan merilis beberapa fakta-fakta lapangan terkait alih fungsi lahan di Lutra dan aktivitas lainnya.

Nanti akan kami sampaikan ke semua pihak untuk diketahui dan sebagai bahan pembelajaran serta evaluasi kesalahan dan sekaligus tawaran solusi bagaimana cara mengurus hutan yang baik, tetapi terlepas dari itu semua, Negara dalam hal ini Pemerintah harus jujur mengakui kesalahannya dalam mengurus hutan dan harusnya meminta maaf kepada masyarakat atas kelalaiannya tersebut, sehingga mengakibatkan banyaknya korban serta kerugian materi yang dialami warga Luwu Utara.

“Kalau daerah penyangga masih bagus banjir tentu tidak akan separah ini karena sebahagian besar akan tertahan di tengah, tapi karena daerah penyangga sudah rusak karena alih fungsi hutan jadi perkebunan sawit makanya seperti begini parahnya,” pungkas Bata.

Seperti diketahui, polemik penyebab banjir bandang ini terus mencuat setelah Polda Sulsel menyatakan bahwa penyebab banjir bandang tersebut terjadi murni karena disebabkan faktor alam, dan membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel ikut angkat bicara.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin menduga kuat pernyataan Polda Sulsel yang menyebut penyebab banjir bandang karena faktor alam tak terlepas dari adanya tekanan dan intervensi perusahaan sawit. Selain itu, juga dari kelompok yang terlibat dalam aktivitas illegal loging atau pembalakan liar di Luwu Utara.

“Saat Kapolda Irjen Pol Guntur Laupe diganti, kami sudah memprediksi bahwa Polda Sulsel akan berubah haluan. Dan semua terbukti. Jadi semua sudah dikondisikan,” kata Amin, Selasa (11/8/2020) melansir Suara.com.

Amin mengemukakan, kajian yang dilakukan Walhi Sulsel dan koalisi saat ini, menunjukkan bahwa pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan serta aktivitas illegal loging selama beberapa tahun terakhir membuat perubahan terhadap kondisi lingkungan.

Utamanya, pada bagian daerah hutan di Luwu Utara, Sulsel, dan pihaknya sudah mengetahui siapa yang berperan.

Selain itu, kata Amin, pascabencana terjadi beberapa instansi seperti BNPB, Tim Wagub dan KLHK juga telah merilis hasil kajian mereka terkait penyebab banjir bandang di Kota Masamba.

Menurut instansi tersebut, mereka membenarkan pembukaan lahan adalah penyebab utama banjir yang telah menenggelamkan Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara serta menewaskan 30-an orang.

“Nah, kalau rilis dan hasil kajian mereka berubah. Maka 100 persen masalah ini telah diintervensi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pembukaan lahan,” jelas Amin (rls/iys)

Gelar Jumpa Pers, Walikota Merasa Ikut Resah Jika Covid-19 Belum Berakhir, Begini Arahannya

Penulis
Redaksi
-

PALOPO–Walikota Palopo HM Judas Amir menggelar jumpa pers khusus terkait penanganan Covid-19 di Rujab Saokotae, Jumat 14 Agustus 2020, malam.

Orang nomor satu di kota Palopo itu didampingi Asisten II Taufiq yang juga Plt Kadis Kesehatan kota Palopo, turut hadir Kabag Humas Wahyudin serta Kepala BPKAD Palopo, HM Samil Ilyas.

Dalam pemaparannya di hadapan awak media, Judas Amir mengaku jika Pemerintah Pusat sangat ketat dan serius dalam menanggulangi Covid-19 dan dampaknya di tengah masyarakat dibuktikan dengan turunnya Inpres nomor 6 tahun 2020.

“Keadaan sudah genting, 3 jam kami tadi malam diceramahi dari Pusat bagaimana mengimplementasikan Inpres 6 tahun 2020 tentang Covid-19, Alhamdulillah itu sejalan dengan Perwal nomor 10/2020 tentang adaptasi tatanan kebiasaan baru yang sudah kita lakukan,” ucap Walikota.

Ada 3 aspek sudah kita bahas tuntas dalam Perwal 10/2020 mengenai implementasi penanganan masalah penyebaran virus Corona yakni aspek kesehatan, ekonomi dan sosial, lanjutnya.

“Salah satu yang mengganggu pikiran saya sebagai walikota Palopo terkait keresahan orangtua, dan guru-guru tentang anak-anak sekolah yang hingga kini belum ada kepastian, kapan mereka bisa bersekolah secara normal,” ujarnya.

Sampai saat ini belum ada vaksin khusus untuk pengobatan kesehatan atas virus Corona, sebab masih dalam taraf ujicoba di Bandung dan Surabaya. Itupun baru bisa diketahui hasilnya pada akhir tahun ini atas hasil uiicoba tersebut.

“Lalu apa yang bisa kita lakukan saat ini?,” tanya Judas.

Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah patuhi Protokol Kesehatan yaitu, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, imbuhnya

Ini perlu secara sistematis dipahami supaya kita bisa memaklumi jika ada hal-hal yang nanti bisa membuat kita terpeleset, tersandung masalah (penyakit) demi kebaikan bersama.

“Kami sekarang ingin tegaskan bahwa pakai masker itu wajib, kami akan paksa masyarakat untuk memakai masker demi kebaikan kita bersama,” pungkas Walikota 2 periode itu yang mengaku akan terus melakukan sweeping bersama unsur TNI-Polri dan Satpol PP, agar masalah Covid-19 bisa cepat berakhir. (iys)

Pimpin Apel di Warsel, Walikota Tegaskan Ujungtombak Kedisiplinan Warga Kini Ada di Tangan RT/RW

Penulis
Redaksi
-

PALOPO–Walikota Palopo HM Judas Amir menjadi pembina apel penerapan protokol kesehatan covid-19 bersama Satgas covid rt/rw tingkat kecamatan wara selatan, Jum’at, 14 Agustus 2020 di halaman kantor Camat Warsel.

Dalam amanatnya, Walikota Palopo memberikan kepercayaan kepada tim Satgas covid RT/RW kecamatan Wara Selatan untuk membimbing masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Hari ini saya kukuhkan saudara-saudara, saya beri kepercayaan. Kepercayaan pemerintah dari atas saya pindahkan untuk membimbing masyarakat agar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktifitas sehari hari,” ungkap walikota di hadapan rt/rw yang menjadi peserta apel.

Walikota mengajak untuk yakin dan percaya bahwa hal yang dilakukan itu adalah hal yang bisa memperbaiki hari-hari kita ke depan. “Apa yang kita lakukan ini juga telah mendapat dukungan dari Tni/Polri melalui operasi pendisiplinan protokol kesehatan. Kita akan jalan bersama untuk menertibkan masyarakat, mendisiplinkan warga agar mau ikut peraturan pemerintah, apa itu? pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan,” jelas walikota.

Pada apel itu dilakukan pemasangan secara simbolis rompi Satgas Covid-19 rt/rw oleh walikota Palopo.

Pada kegiatan tersebut hadir pula perwakilan Forkopimda, Sekda kota palopo Drs. Firmanza DP, SH.,MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. H. Burhan Nurdin, M.Si, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palopo Taufik, S.Kep.,Ners, Camat bersama Lurah se kecamatan wara selatan, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas. (hms)

Ketua Pengadilan Agama Palopo Dilantik, Judas Amir Ucapkan Selamat Bertugas

Penulis
Redaksi
-

PALOPO–Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Kelas I A, Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH melantik dan mengambil sumpah jabatan Ketua Pengadilan Agama Palopo yang baru, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo dilantik di ruang pola Kantor Walikota Palopo, Jumat, 14 Agustus 2020.

Pada kesempatan itu, dalam sambutannya Walikota Palopo HM Judas Amir menyampaikan selamat datang kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar.

“Selamat datang di Kota Palopo Bu, semoga kedatangannya bisa berkesan selama disini,” ujar Judas.

Selain itu, Walikota Palopo juga menyampaikan selamat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo yang baru saja dilantik.

Lebih lanjut Walikota, peristiwa seperti ini adalah suatu rangkaian yang harus terjadi dalam rangka peningkatan aktifitas dan kemampuan kita dalam ikut serta mengemban tugas sebagai aparat pemerintah.

“Pengadilan Agama menjadi mitra strategis Pemerintah, khususnya dalam upaya mengawal berbagai dimensi keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat di kota Palopo.”

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Makassar, Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., M mengatakan dengan dilantiknya sebagai ketua Pengadilan Agama Palopo yang berarti menyandang status yang baru.

Lanjutnya, sebagai pimpinan harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada bawahannya dan kepada masyarakat pula.

“Tidak semua hakim bisa menyandang status ini, jadi untuk itu sebagai pimpinan harus memberikan contoh yang baik,” ucapnya.

Tak hanya itu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., mengatakan pula pimpinan juga harus cerdas dalam menangkal permasalahan. Dan pimpinan yang sebagai pelayan masyarakat, apabila ada keluhan seharusnya berterimakasih.

Tampak hadir pada acara pelantikan yakni Wakil Walikota Palopo, H Rahmat Masri Bandaso, unsur Forkopimda, Pimpinan Vertikal, serta jajaran Pengadilan Agama Palopo. (hms)

Beri Arahan kepada Jamaah Salat Jumat, Walikota Palopo: Operasi Penertiban Protokol Kesehatan Akan Terus Berlanjut

Penulis
Redaksi
-

PALOPO–Seusai salat Jumat di Masjid Agung Luwu Palopo, Walikota HM Judas Amir menyampaikan arahan dan pesan-pesan kepada jamaah, Jumat (14/8/2020).

Di awal arahannya, walikota mengungkapkan bahwa hal yang disampaikannya pada kesempatan itu merupakan doa kita bersama, disampaikan olehnya dan pahalanya akan mengalir kepada kita semua.

Walikota juga mengungkapkan, mengenai penerapan protokol kesehatan di kota Palopo sama dengan daerah daerah lain, juga diterapkan hal yang sama.

Menurutnya, di masa pandemi covid ini, kita harus bisa memahami bahwa protokol kesehatan ini sebagai hal yang mutlak kita laksanakan. “Karena itu juga pemerintah pusat minta ke setiap pemda agar berinisiatif untuk selalu ingatkan masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” ungkap walikota.

Walikota melanjutkan, “virus corona ini bukanlah hal main-main, sudah sekitar 8 bulan ke belakang ini, anak kita tidak sekolah, tinggal di rumah, sekolah kosong. Apakah ini sesuatu yang wajar? ringan? tidak pantas kita pikirkan bersama?,” sebut Judas.

“Dan jika kita tidak ada upaya untuk mencegah itu, menanggulangi itu (korona), bisa saja sampai bulan 12 dan seterusnya,” jelasnya.

Masih menurut walikota, jika ada yang mengatakan bahwa ini tidak benar, masker bukanlah solusi, jaga jarak bukan solusi, indahkan. Jika ustaz yang katakan seperti itu maka itu adalah ustaz gadungan, dokter yang bilang seperti itu, dia adalah dokter bodong. “Semuanya itu sudah menjadi imbauan pemerintah pusat, IDI, Ulama besar (MUI), para pakar dan tenaga ahli, untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan,” jelas walikota.

Pada kesempatan itu juga walikota menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada operasi besar yang akan digelar. Siapa yang kedapatan tidak pakai masker, tentu akan ditindak.

“Jadi jangan kaget jika di tempat-tempat kerumunan nantinya akan ada tim terpadu yang terdiri dari unsur TNI-Polri, Pol PP, dan tim lainnya melakukan sweeping masker,” ujarnya.

Lebih lanjut, walikota menambahkan bahwa jika kita disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, dalam waktu 14 sampai 20 hari ke depan, kita bisa keluarkan izin untuk pembelajaran tatap muka di sekolah, agar anak-anak kita yang sudah 8 bulan ini tinggal di rumah bisa kembali bersekolah. (hms)

KORAN SERUYA Buka Polling Pilkada Lutra 2020, Hari Pertama Indah-Suaib Unggul, Yuk Vote Pilihan Anda

Penulis
Redaksi
-
Tiga Pasangan Calon Kepala Daerah Luwu Utara

PALOPO–Tak hanya polling Pilkada Luwu Timur (Lutim) yang diadakan KORAN SERUYA. Media bernaung dibawah bendera PT Wisnu Aditya Intermedia Palopo ini juga membuka polling Pilkada Lutra 2020, sejak 13 Agustus 2020.

Di hari pertama polling ini, votes atau pemilih belum mencapai 100 orang. Hasilnya, duet Indah Putri Indriani-Suaib Mansur unggul 74 persen atau dipilih 28 votes.

Posisi kedua ditempati duet Thahar Rum-Rahmat Laguni dengan raihan 16 persen atau dipilih 6 votes, dan urutan ketiga duet Arsyad Kasmar-Andi Sukma dengan raihan 11 persen atau 4 votes.

Penanggungjawab polling ini, Wawan Kurniawan, mengatakan, polling Pilkada Lutra dan Pilkada Lutim akan dibuka hingga tanggal 8 Desember atau satu hari sebelum hari ‘H’ pencoblosan Pilkada serentak 2020.

Dikatakan, warganet di Lutra bisa berpartisipasi memilih salah satu pasangan calon yang dinilai layak memimpin Lutra lima tahun ke depan, dengan pemilihan (klik) tidak diperbolehkan lebih dari satu kali klik.

“Silakan memilih salah satu dari tiga pasangan calon ini. Hanya boleh satu kali memilih. Pemeriksaan duplikasi didasarkan pada alamat IP pemilih. Kami tidak mentolerir setiap kecurangan yang dilakukan dan akan menganulir semua suara yang berindikasi dilakukan oleh bot. Dan akan terblok jika sudah memilih satu kali klik, atau tidak bisa memilih lebih dari satu kali,” katanya.

Wawan menegaskan, hasil polling ini tidak bisa direkayasa. “Sebab, pemilih hanya bisa memilih 1 kali klik dan tidak bisa mengklik lebih dari satu kali karena setelah memilih/klik alamat IP langsung terblok,” katanya. (tari)

Walikota Palopo Ikuti Rakorsus dengan Menko Polhukam Lewat Vicon, Inpres 6/2020 Bukti Keseriusan Pemerintah Perangi Covid-19

Penulis
Redaksi
-
Walikota Palopo HM Judas Amir

PALOPO–Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: UN-1234/SD.00.1/8/2020 Walikota Palopo HM Judas Amir didampingi Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri melalui Video Conference di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III, Kamis 13 Agustus 2020.

Rapat tersebut membahas terkait pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan latar belakang dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 adalah tidak dapat diprediksinya kapan Covid-19 ini berakhir dan adanya tuntutan tentang kenormalan kembali menyesuaikan dengan situasi covid-19.

Oleh sebab itu pemerintah membentuk komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi sehingga diperlukan langkah-langkah kedisiplinan karena menormalkan kehidupan ditengah pandemi covid-19 itu menuntut kedisiplinan protokol kesehatan sehingga ini perlu dikawal secara khusus.

Untuk itu Presiden RI mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 untuk mengawal secara khusus peningkatan disiplin dan penegakan hukum dikatakan secara khusus karena situasinya khusus,” ujarnya.

Kemendagri Tito Karnavian menyampaikan Penertiban Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 merupakan bukti keseriusan pemerintah menekan penyebaran Covid-19, minimnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas.

Adapun poin penting penekanan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yaitu para Gubernur, Buapati dan Walikota diminta untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan serta menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat kewajiban, perlindungan dan sanksi.

Tugas menteri dalam negeri pada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yaitu melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan kepada pemda dan masyarakat kemudian pedoman teknis memberikan pedoman kepada pemda dalam menyusun peraturan gubernur/bupati/walikota.

Selanjutnya memberikan pendampingan penyusunan peraturan gubernur/bupati/walikota, melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di daerah serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada menkopolhukam min. Satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Muatan sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan instruksi Nomor 4 Tahun 2020 bagi perorangan dan pelaku usaha yaitu teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha serta pencabutan izin usaha.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy menyampaikan bahwa instruksi presiden kepada polri dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yaitu beri dukungan kepada gubernur/bupati/walikota dengan kerahkan kuat polri dalam pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

Kemudian bersama TNI, instansi lainnya, Pemda secara terpadu giatkan patroli penerapan protokol kesehatan dan lakukan binmas untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 serta efektifkan gakkum untuk penegakan protokol kesehatan.

Sementara Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi menyampaikan arahan Jaksa Agung terkait Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yaitu mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan disiplin dan penegakan protokol kesehatan.

Kemudian kejaksaan siap melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait dan penerapan sanksi diharapkan mengedepankan tindakan persuasif dalam penegakan hukum protokol kesehatan jika hal itu tetap dilanggar sanksi denda dapat diberlakukan, penegakan hukum pidana kiranya menjadi opsi paling akhir. (hms)

BPKAD Palopo Gelar Sosialisasi Penyusunan APBD TA 2021 melalui SIPD, Tidak Lagi Gunakan Aplikasi SIMDA Keuangan

Penulis
Redaksi
-

PALOPO–Pemerintah kota Palopo melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Sosialisasi Penyusunan APBD TA 2021 secara elektronik melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang dihadiri langsung walikota Palopo itu digelar di Rujab Walikota Palopo (SaokotaE), Kamis (13/08/2020).

Kepala BPKAD kota palopo, H. Samil Ilyas, melalui Kabid anggaran BPKAD, Emil mengatakan penyusunan anggaran di tahun 2021 itu sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, tidak lagi menggunakan SIMDA keuangan.

Dengan menginput data di SIPD, berarti data yang telah kita input akan terbaca dari server kemendagri. Data yang diingat harus data yang sudah final dan sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan APBD. “Jika data yang diapit itu telah dikunci, maka data-data tidak bisa kita ubah kembali,” ungkap Kabid Anggaran BPKAD.

Kepala Bidang Anggaran BPKAD melanjutkan, untuk teknis user perangkat daerah, pada SIPD, setiap pimpinan perangkat daerah nantinya akan memiliki akun tersendiri. Dari akun pimpinan perangkat daerah itu akan dibuat lagi akun kepala bidang sampai staf operator.

“Jadi setiap teknis pada perangkat daerah memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam penyusunan anggaran di tahun anggaran 2021,” jelasnya.

Dalam arahannya, Walikota Palopo HM Judas Amir pada kegiatan sosialisasi itu menyampaikan perlunya diskusi yang lebih mendalam, pelatihan khusus terkait penerapan SIPD.

“Perlu dilakukan diskusi untuk mengetahui tahap-tahap yang lebih detail bagi perangkat daerah paham mengenai penyusunan melalui SIPD ini,” ungkap Walikota.

Kepada pimpinan perangkat daerah walikota berpesan agar kedepan ini harus betul-betul kita pahami, apa yang dikerjakan oleh bawahan harus dipahami oleh atasan, apa kebaikannya dan apa keburukannya. Tidak boleh atasan bicara lain, bawahan bekerja lain.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah kota Palopo, Firmanza DP dan pimpinan perangkat daerah serta camat lingkup Pemkot Palopo. (hms)

Bupati Terbitkan Edaran Gerakan Luwu Utara Berzikir dan Doa Bersama

Penulis
Redaksi
-

Luwu Utara–Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 450/097/Kesra, yang isinya mengajak masyarakat melaksanakan Gerakan Luwu Utara Berzikir dan Doa Bersama dalam bentuk istighosah sampai ke pelosok-pelosok desa.

Istighosah dilaksanakan pada setiap jumat usai pelaksanaan salat jumat, dan berakhir pada Jumat 4 September 2020 mendatang. Pelaksanaan istighosah tetap memerhatikan protokol kesehatan.

Untuk umat agama lain, juga diimbau agar dapat menyesuaikan dengan melaksanakan doa bersama di rumah ibadah masing-masing. Yang tak kalah pentingnya, dalam surat edaran ini, masyarakat Luwu Utara juga diimbau agar tetap memelihara kerukunan dan keharmonisan antarpemeluk agama, tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memperbanyak doa agar Luwu Utara terhindar dari segala macam bencana.

“Insya Allah, mulai Jumat besok, Gerakan Luwu Utara Berzikir dan Doa Bersama, mulai kita laksanakan serentak di seluruh masjid yang ada di Luwu Utara,” kata Kadis Kominfo, Arief R. Palallo, Kamis (13/8/2020), di Ruang Media Center Satgas Penanggulangan Bencana.

Arief mengatakan, Gerakan Luwu Utara Berzikir adalah manifestasi dari sinergi percepatan masa penanganan tanggap darurat bencana banjir bandang.

Untuk itu, kata dia, masyarakat diminta untuk mengambil peran dalam pelaksanaan Gerakan Luwu Utara Berzikir dan Doa Bersama. “Kita sudah mengerahkan seluruh sumber daya dalam penanganan pascabencana, termasuk pendekatan Iptek dengan melibatkan para pakar. Nah, saat ini kita mencoba melakukan penanganan pascabencana melalui pendekatan agama. Tidak hanya umat muslim, tetapi seluruh agama yang ada,” terangnya.

Sekadar diketahui, Gerakan Luwu Utara Berzikir dan Doa Bersama ini juga didukung penuh oleh Forkopimda, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Luwu Utara, Partai Politik, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Perempuan, Organisasi Relawan Peduli Bencana, serta para Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat lainnya. Rencananya, isthigosah di Masamba dipusatkan di masjid Agung Syuhada. (LH)

Kunker ke Masamba, KPU RI Masih Pelajari Situasi dan Kondisi Pascabanjir, Tahapan Coklit Tetap Berjalan

Penulis
Redaksi
-
LUWU UTARA–Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra melakukan kunjungan kerja didampingi Ketua KPU Sulawesi Selatan, Faisal Amir dan anggota KPU Provinsi lainnya, guna memantau perkembangan terkini tahapan Pilkada Luwu Utara, Rabu (12/8/2020) kemarin.
Rombongan anggota KPU RI dalam pertemuan dengan Ketua Bawaslu Lutra bersama Kapolres Lutra, AKBP Agung Danargito serta Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri, para anggota komisioner KPU Lutra, para Ketua PPK, Sekretaris, Kasubag dan para staf.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menjelaskan bahwa kedatangan dirinya dalam kunker ini bersama Ketua KPU Sulsel Faisal dan Fatmawati Rahim untuk melihat langsung perkembangan tahapan Pilkada dan memastiksn tahapan tersebut berjalan dengan baik.
Ilham Saputra mengatakan, bahwa Kabupaten Luwu Utara ini menjadi perhatian khusus dirinya di KPU RI dan Pemerintah karena baru saja mengalami bencana banjir bandang lumpur dan tanah longsor.
“di saat tahapan Pilkada berlangsung terjadi musibah banjir bandang, membuat kami akan membicarakan sekembalinya kami ke Pusat apakah perlu perlakuan khusus atau tidak,” jelas Ketua KPU RI.
Namun, masih kata dia, masih perlu dilakukan pengkajian mendalam, dan meminta laporan dari KPU, PPK, PPS, Bawaslu dan Polres Lutra, sebelum menetapkan langkah, katanya.
Dengan laporan itu, akan menjadi  dasar bagi kami untuk menetapkan apakah layak atau tidak diberikan perlakuan khusus, tambahnya lagi.
Ketua KPU RI itu juga berpesan seraya meminta kepada seluruh PPK, PPS dan PPDP untuk tetap menjalankan tahapan Coklit sesuai jadwal tahapan, yang akan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2020, dan ini sesuai aturan dalam kerangka hukum,” tukas Ilham Saputra. (*/iys)

Pemda Luwu Utara Taksir Kerugian Banjir Bandang Rp8 Triliun

Penulis
Redaksi
-

LUWU UTARA–Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara memberikan estimasi kerugian akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada 13 Juli 2020 lalu. Di mana ada dua wilayah yang paling parah terkena dampak bencana tersebut, yaitu Masamba dan Radda. Estimasi kerugian diperkirakan antara Rp7 – 8 Triliun.

Bupati Indah Putri Indriani mengungkapkan hal itu usai mengikuti Rapat Pembahasan Bidang Tanah Terdaftar Terdampak Banjir Bandang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara, Rabu (12/8/2020) malam, di Ruang Media Center Dinas Kominfo. “Estimasi kerugian akibat banjir bandang kemarin itu antara tujuh sampai delapan triliun rupiah,” ungkap Indah.

Menurutnya, estimasi kerugian ini baru di dua wilayah yang memang paling parah terkena dampak banjir bandang kemarin. “Ini baru wilayah Masamba dan Radda, belum wilayah yang lain,” jelasnya. Ia menyebutkan bahwa kerugian ini disebabkan oleh kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah, fasilitas khusus dan fasilitas umum, termasuk lahan pertanian dan perkebunan yang rusak akibat banjir bandang.

Menariknya, estimasi kerugian ini juga disampaikan Bupati dalam rapat bersama BPN semalam. Nah, apa yang diungkap Bupati dibenarkan Kepala BPN Luwu Utara, Didik Purnomo, S.S.T., M.Si.,

Menurutnya, estimasi kerugian tujuh sampai delapan triliun sudah sesuai prediksi. Mengingat BPN sendiri menghitung kerugian bidang tanah terdampak banjir bandang kategori berat di Masamba dan Radda itu senilai Rp 2,4 triliun.

“Saya kira sudah benar estimasi kerugian yang disampaikan ibu Bupati, karena kami sendiri juga mencatat kerugian bidang tanah terdampak berat itu senilai Rp 2,4 triliun, berdasarkan data dan informasi zona nilai tanah dari Kementerian ATR/BPN di Masamba tahun 2019,” kata Didik.

Angka tersebut, kata dia, diperoleh dari total luas bidang tanah terdampak berat dikalikan nilai rupiah murni per meter berdasarkan zonasi.

Sementara itu, berdasarkan data sementara yang tertera di aplikasi data berbasis web Dinas Kominfo, tercatat rumah rusak berat yang terverifikasi sebanyak 1.250 unit, rusak sedang 131 unit, dan rusak ringan 1.136 unit.

Terdapat pula beberapa fasilitas mengalami kerusakan seperti fasilitas kesehatan 3 unit, fasilitas peribadatan (25), dan fasilitas pendidikan (25).

Belum lagi lahan pertanian 219 hektar dan perkebunan 241 hektar yang juga rusak terkena dampak banjir bandang.

Infrastruktur lainnya, seperti jalan, jembatan, bendung/irigasi, jaringan jalan, jaringan air bersih, usaha mikro, serta berbagai fasilitas publik lainnya juga terkena imbas dari bencana banjir bandang yang telah menelan puluhan korban jiwa ini. (LH)

Ada yang Minat…? PNS Boleh Poligami Asalkan Penuhi 4 Syarat Ini

Penulis
Redaksi
-
ILUSTRASI POLIGAMI

JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyampaikan ‘angin segar’ bagi PNS di Tanah Air.  Dia membeberkan beragam persoalan Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Salah satu yang disinggung oleh Tjahjo yakni mengenai aturan tentang poligami.

Menurutnya, saat ini aturan mengenai poligami jauh lebih ringan. ASN bisa berpoligami asalkan atas izin sang istri. “Dia tidak ada izin atasan tapi istrinya mengizinkan. Ada loh yang punya istri lebih dari 4. Saya kira temen-temen dari daerah tahulah siapa pejabat daerah punya istri 7,” ujar Tjahjo di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (5/3).

Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono membenarkan adanya aturan yang membolehkan PNS untuk menikah lagi. Ketentuan itu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

“Betul (boleh poligami). Acuannya peraturan tersebut,” ujar Paryono, dilansir KORAN SERUYA dari Kumparan.com.

Peraturan tersebut secara khusus tertuang dalam pasal 4 PP 45/1990. “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat,” bunyi ayat satu dalam pasal tersebut.

Adapun konteks pejabat yang dimaksud, jika mengacu dalam Pasal 1 huruf b PP 10/1983 yakni menteri, Jaksa Agung, pimpinan BUMN, hingga pimpinan BUMD.
Meski PNS pria diperbolehkan berpoligami, ayat selanjutnya menegaskan bahwa ASN wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga.

Artinya, PNS yang akan beristri lagi itu hanya bisa menikah dengan perempuan yang bukan PNS. “Iya PNS wanita tidak diperkenankan (jadi istri kedua),” jelas Paryono.

Selain itu, Paryono mengatakan, PNS yang ingin berpoligami itu tetap diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai alasan. Ia juga membetulkan saat ditanya apakah sang pegawai tetap harus mengantongi izin atasan. “Betul,” jawabnya singkat.

Adapun aturan lengkap poligami bagi PNS di Pasal 4 PP 45/1990, yakni pertama Pegawai Negeri Sipil atau PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Kedua, Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Ketiga, Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis, keempat dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. (*/tari)

Foto Pilihan: Bersama Kepala OPD, Tiga Komisi di DPRD Palopo Mulai Bahas RAPBD Perubahan TA 2020

Penulis
Redaksi
-
Suasana rapat pembahasan RAPBD-P di Komisi I bersama kepala dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Palopo, Kodrat Rippi, S.Sos dan jajarannya, Kamis (13/8). 

PALOPO–Sehubungan pembahasan perubahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) kota Palopo tahun anggaran 2020, yang akan segera dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palopo, maka sejak Kamis (13/8) hingga Minggu (16/8/2020), tiga komisi yang ada melakukan rapat teknis bersama pimpinan OPD masing-masing.

Untuk jadwal Kamis (13/8) hari ini, Komisi I mengundang masing-masing Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Transmigrasi, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan kota Palopo serta Direksi RSUD Sawerigading.
Ketua Komisi I DPRD Palopo, Efendi Sarapang. (Foto-foto: Iccank/KoranSeruya)
Sedangkan untuk jadwal Jumat (14/8) besok, pukul 9.30 Wita, Komisi I DPRD Palopo kembali bakal melakukan rapat tertutup di Ruang Komisi, guna membahas soal detail angka-angka yang tercantum dalam Ranperda tentang RAPBD-P TA 2020.
Sementara untuk jadwal di Komisi I pada Sabtu (15/8), SKPD/OPD yang diundang rapat masing-masing kepala bagian Organisasi Setda kota Palopo, Kabag Hukum, Kabag Humas, Kabag Pemberdayaan Masyarakat, Kabag Kerjasama, Kabag Pemerintahan, Kabag Kesra dan Kadis Dukcapil kota Palopo.
Dan di hari terakhir, Minggu (16/8) Komisi I akan melakukan rapat pembahasan dengan Kadis Sosial, Kadispora, Dinas Kearsipan, Badan Kesbang, dan Sekretariat DPRD Palopo.
Suasana rapat pembahasan RAPBD-P di Komisi II, Kamis (13/8).
Ketua Komisi I DPRD Palopo Efendi Sarapang kepada Koran Seruya mengaku jika pembahasan kali ini lebih kepada perubahan anggaran akibat dipangkas saat Refocusing Anggaran oleh Pemkot Palopo beberapa waktu lalu.
‘”RAPBD-P Tahun Anggaran 2020 ini memang spesial, karena ini yang pertama dilakukan di masa Pandemi Covid-19, jadi sedikit berbeda dari RAPBD-P tahun lalu. Kita berharap RAPBD-P ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan demi kepentingan Publik, kami di Komisi I akan benar-benar fokus dan teliti pada upaya pemerintah mencegah dan menangani pandemi,” ujar Ketua Komisi I itu. (iys)
Kegiatan rapat pembahasan RAPBD-P di Komisi III DPRD Palopo dipimpin Ketua Komisi Steven Hamdani bersama kepala dinas Koperasi dan UKM, Dra Hj Munasirah MSi, dan jajarannya, Kamis (13/8) 

Tanggap Darurat Diperpanjang Hingga 30 Hari, Muslim: Korban Banjir Lutra akan Terima Bantuan Rp50 Juta

Penulis
Redaksi
-
Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani

MASAMBA–Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani memperpanjang status tanggap darurat bencana atas banjir bandang yang menerjang Lutra, 13 Juli lalu. Tanggap darurat diperpanjang selama 30 hari ke depan atau hingga 11 September mendatang.

Keputusan memperpanjang masa tanggap darurat ini disepakati dalam rapat koordinasi percepatan penanganan bencana banjir bandang lumpur dan tanah longsor di Aula I Lagaligo Kantor Bupati Lutra, Rabu (12/8/2020).

Rapat yang dipimpin langsung Bupati Lutra, ini, dihadiri Kapolres Lutra, AKBP Agung Danargito, Dandim 1403 Sawerigading, Letkol Inf. Gunawan, Kajari Lutra, Indawan Kuswadi, Kepala BMKG Masamba, Winarto Nurdiyanto, Kepala BPBD Lutra, Muslim Muhtar, Kadis Kominfo Lutra, Arif R Palallo, dan sejumlah kepala OPd terkait lainnya.

Menurut Bupati Lutra, Indah, perpanjangan penanganan tanggap darurat hingga 11 September 2020 ini didasarkan pada kajian dan pertimbangan yang selama ini dilakukan dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak.

“Masih banyak hal yang harus dilakukan, seperti membangun Sabodam/bangunan pengendali aliran debris atau lahar yang dibangun melintang pada alur sungai Masamba dan Sungai Radda, termasuk mendata korban banjir bandang lumpur yang rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan,” ungkap Indah.

Menurut Indah, Pemkab Lutra akan tetap berkoordinasi dengan Gubenur Sulsel, Nurdin Abdullah, dan Pemerintah Pusat guna tercapainya target pencegahan dan penanggulangan sesuai kewenangan masing-masing yang telah diatur.

“Keputusan pengambilan kebijakan perpanjangan masa tanggap darurat selama 30 hari, agar pemerintah dapat mengambil langkah perbaikan kawasan yang terdampak bencana. Sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya menuju ke pemulihan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lutra, Muslim Muchtar mengatakan, pemerintah akan memberi bantuan tunai kepada warga yang rumahnya rusak akibat banjir bandang tersebut. Besaran bantuan akan dibagi dalam tiga kategori.

Kategori pertama, rinci dia, adalah rumah yang rusak berat, kategori dua rusak sedang, dan rumah rusak ringan masuk dalam kategori ketiga. “Masing-masing kategori berbeda nilai bantuannya,” ujar Muslim.

Merujuk pada anggaran yang turun pada bencana di Lombok dan Palu, sebut Muslim, rumah rusak berat akan mendapat bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan Rp10 juta untuk yang rusak ringan. “Dana ini diluar anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) korban banjir. Jadi beda dananya,” terang Muslim.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp500 ribu per rumah setiap bulannya selama enam bulan. “Suratnya sudah di teken Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani untuk kemudian dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setelah itu tim dari BNPB akan turun ke lapangan menverifikasi. Jadi saya imbau mari kita bersabar,” jelas Muslim. (iys)

SMPN 14 Palopo Lakukan Supervisi Administrasi Pembelajaran , Diikuti 25 PNS dan Honorer Selama 4 Hari

Penulis
Redaksi
-
Ket. Foto: Tampak Kepala SMPN 14 Palopo, Arifin Juma melakukan supervisi kepada dua orang guru di ruangannya. (Foto: Rah)

PALOPO–Kepala Sekolah SMPN 14 Palopo, Arifin Juma melakukan Supervisi Administrasi Pembelajaran kepada 25 PNS dan honorer yang berlangsung sejak tanggal 11-14 Agustus di ruangan Kepala Sekolah SMPN 14 Palopo, Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwanua.

“Sebanyak 25 PNS dan honorer mengikuti Supervisi Administrasi Pembelajaran selama empat hari dan alhamdulillah semua terlewati dengan penuh ketelitian,” kata Kepala SMPN 14 Palopo, Arifin Juma, Kamis (13/8/2020).

Kegiatan ini dilakukan, lanjut orang nomor satu di SMPN 14 Palopo itu dengan tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.

“Untuk mencapai tujuan pendidikan guru harus meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan,” imbuhnya.

Administrasi pendidikan menyangkut semua materi, personal guru, perencanaan, kerja sama, kurikulum dan sebagainya. “Semua itu harus dikelola dengan baik agar terlaksana proses belajar mengajar yang efektif.

Sementara menurut Arifin Juma Administrasi pembelajaran dibutuhkan guna pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sekolah agar tersusun secara sistematis. (Rah)

 

1...479480481...822Halaman 480 dari 822
Facebook Youtube

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

© koranseruya.com | Dev By Makassar Website