MASAMBA–Bupati Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Hj Indah Putri Indriani, berhasil meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Perempuan Inspiratif 2022 kategori Literasi Bencana versi Tempo Media Grup, Kamis (22/9/2022) lalu, di Hotel Westin, Jakarta.
Tak hanya Indah, 12 Kepala Daerah Perempuan lainnya juga menerima penghargaan yang sama pada kategori berbeda. Salah duanya adalah Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), dan Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta, Jawa Barat).
Dalam penganugerahan bertajuk “Apresiasi Kepala Daerah Perempuan Inspiratif 2022” yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini, Indah tak hadir. Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini diwakili oleh Kabag Hukum, Suryadi.
Dikutip dari tempo.co, penghargaan ini diberikan sebagai ajang apresiasi bagi kepala daerah yang dianggap berprestasi. Masih dikutip tempo.co, Mendagri Tito Karnavian berharap pengharaan ini bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah yang lain.
“Bukan hanya yang perempuan, tetapi juga kepala daerah yang laki-laki,” ujar Tito. Pemberian penghargaan ini untuk memperingati HUT ke-77 RI. Diketahui, para penerima penghargaan dipilih dari sekitar 50 perempuan kepala daerah yang masih menjabat.
Dalam proses penilaian dan seleksi, Tempo Media Grup melibatkan sejumlah lembaga, di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Bappenas, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta CISDI.
Terpisah, Bupati Indah Putri Indriani menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Tempo Media Grup. “Terima kasih kepada Tempo atas apresiasi sebagai Kepala Daerah Perempuan Inspiratif 2022 kategori Literasi Bencana,” ujar Indah.
Penghargaan yang diterimanya ia persembahkan buat masyarakat Luwu Utara. “Sungguh ini adalah bonus. Kami lakukan tanpa pernah memikirkan akan diberi apresiasi, tetapi literasi bencana ini memang menjadi kebutuhan daerah seperti Luwu Utara,” katanya.
“Mohon maaf karena terkendala untuk hadir langsung menerima apresiasi ini. Salam hormat untuk Manajemen Tempo dan seluruh jajaran. Semoga senantiasa menjadi pelopor penyaji informasi berkualitas melalui jurnalisme investigasi,” harap ibu dua anak ini.
Berikut 13 Kepala Daerah Perempuan yang menerima penghargaan:
1. Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim) Kategori Inovasi Percepatan Layanan Publik;
2. Tjhai Chui Mie, Wali Kota Singkawang (Kalimantan Barat) Kategori Inovasi Kota Toleransi;
3. Umi Azizah, Bupati Tegal (Jawa Tengah), Kategori Ekosistem Wirausaha;
4. Anne Ratna Mustika, Bupati Purwakarta (Jawa Barat), Kategori Pelayanan Warga;
5. Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto (Jawa Timur), Kategori Inovasi Satu Data;
6. Winarti, Bupati Tulang Bawang (Lampung), Kategori Mal Pelayanan Publik;
7. Ratna Machmud, Bupati Musi Rawas (Sumsel), Kategori Pemberdayaan Masyarakat;
8. Indah Putri Indriyani, Bupati Luwu Utara (Sulwesi Selatan), Kategori Literasi Bencana;
9. Kasmarni, Bupati Bengkalis (Riau), Kategori Aksesibilitas Informasi;
10. Safitri Malik S, Bupati Buru Selatan (Maluku), Kategori Inovasi Aksesibilitas Kesehatan;
11. Ratu Tatu Chasanah, Bupati Serang (Banten), Kategori Innovasi Peningkatan SDM;
12. Rahma, Wali Kota Tanjung Pinang (Kepri), Kategori Pemanfaatan Sistem Seleksi CPNS; dan
13. Eva Dwiana, Wali Kota Bandar Lampung (Lampung), Kategori Revitalisasi Sungai. (LH/hms)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan keterkejutannya soal jumlah tenagha honorer. Dia menyebut,
tenaga honorer yang tersisa yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk diselesaikan dalam lima tahun ini hanya 410 ribu honorer kategori dua (K2), berdasar hasil pendataan honorer pada 2014 silam.
JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan keterkejutannya soal jumlah tenagha honorer. Dia menyebut,
tenaga honorer yang tersisa yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk diselesaikan dalam lima tahun ini hanya 410 ribu honorer kategori dua (K2), berdasar hasil pendataan honorer pada 2014 silam.
“Terkejut saya melihat perkembangan datanya, dari 410 ribu pada 2014 menjadi 1,1 juta untuk 2022,” kata MenPAN-RB, Azwar Anas di depan para bupati saat rakor Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan KemenPAN-RB di Jakarta, Rabu (21/9/2022) lalu.
Harusnya menurut Anas, tidak ada lagi honorer lainnya selain honorer K2 yang tersisa, sebanyak 4100 ribu orang yang belum terselesaikan. Karena itu, melihat fakta jumlah tenaga honorer yang sudah mencapai angka 1,1 juta orang, Menteri Anas pesimistis masalah honorer akan tuntas.
“Ini akan terus berulang-ulang. Susah juga kalau dibilang penyelesaian honorer super terakhir, karena per lima tahun selalu bertambah jumlah honorernya,” tegasnya.
Terus meningkatnya jumlah tenaga honorer disesalkan Anas, lantaran kepala daerah di berbagai daerah di Tanah Air, terus mengangkat tenaga honorer. Padahal, sejak tahun 2013 lalu, sudah ada regulasi tidak diperkenankan lagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia merekrut tenaga honorer.
“Tanggungjawb pemerintah sebenarnya sisa menyelesaikan 410 ribu tenaga honorer K2, tetapi sekarang jadi dilema karena jumlah tenaga honorer sudah mencapai 1,1 juta orang. Malah non K2 jumlahnya lebih banyak dari K2,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengakui banyak kejanggalan dalam pendataan tenaga honorer atau non-ASN di seluruh daerah. Salah satu kejanggalan pendataan tenaga non ASN itu, yakni jumlah tenaga honorer yang terus membengkak, yang saat ini sudah mencapai 1,1 juta orang.
Padahal Bima menyebut, jumlah tenaga honorer yang tersisa di seluruh Indonesia, yakni hanya 410 ribu orang. Tenaga honorer yang tersisa yang belum terangkat menjadi ASN atau PPPK itu, yakni tenaga honorer berstatut kategori dua atau K2.
Bima membeberkan sisa honorer K2 yang belum terselesaikan tersebut, sebagian besar adalah tenaga teknis sebanyak 275.369. Disusul guru dan dosen sebanyak 96.415, tenaga kesehatan 4.766, dan penyuluh 2.330.
Ya, rencana penghapusan tenaga honorer di seluruh wilayah Tanah Air tahun 2023 mendatang memang terus menuai polemik. Salah satunya, Forum Honorer Kategori Dua (K2) di berbagai daerah di Indonesia mulai khawatir dengan kebijakan penghapusan tenaga non ASN tersebut. Sehingga, berbagai forum honorer K2 menuntut agar pemerintah menyelesaikan dulu permasalahan honorer K2 baru menghapus tenaga honorer.
Salah satunya dilontarkan Ketua Forum Honorer K2 Sulawesi Tenggara, Andi Melyani Kahar. Dia mengaku setuju dengan skenario ketiga pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer, yakni diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan skala prioritas. Tapi, ada hal yang harus diperhatikan, yakni pengangkatan dilakukan terhadap seluruh tenaga honorer K2 dan yang benar-benar bekerja.
“Sangat setuju diselesaikan secara prioritas, tapi jangan hanya guru dan kesehatan. Tenaga administrasi juga prioritas di sini ya. Selesaikan dulu K2-nya yang benar-benar bekerja,” ujar wanita yang kerap disapa Shean, Republika, Jumat (23/9/2022).
Shean merasa skenario lainnya, yakni tenaga honorer diberhentikan seluruhnya, merupakan skenario yang tidak mungkin diambil. Sebab, pemerintah pasti akan didemo besar-besaran. Sebab, ketika ada wacana penghapusan tenaga honorer saja banyak timbul pro dan kontra.
“Pembatalan penghapusan honorer bukan keputusan baik, justru pekerjaan rumah pemerintah makin banyak. Kenapa? Ini bakal terjadi penumpukan honorer. Yang betul itu, selesaikan honorer menjadi ASN,” kata dia.
Tenaga honorer K2 teknis administratif itu juga menyampaikan, pendataan ulang tenaga honorer di setiap daerah memang perlu dilakukan. Dengan begitu, pemerintah pusat dapat mengetahui pemerintah daerah mana saja yang serius menangani tenaga honorer dan mana pemerintah daerah yang bermain-main dengan data.
“Kalau serius daerah bakal berikan data honorer yang real bekerja dan masih aktif. Kalau daerah nakal, mereka akan memanipulasi data. Banyak siluman bodong yang dimasukkan entah itu dari saudaranya, dari kerabatnya, atau titipan pejabat,” jelas dia.
Semestinya, kata Shean, data tenaga honorer dari 2014 sampai 2022 jumlahnya berkurang. Bukan justru bertambah. Sebab, dalam kurun waktu tersebut telah ada rekrutmen ASN pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK, yakni pada 2018, 2019, dan 2021 lalu. (mat)
PALOPO — Dandim 1403 Palopo, Letkol Inf Alfriadi Nidjo menyampaikan rencana kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 115 Tahun 2022 yang bakal dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara, Oktober 2022 mendatang.
Hal tersebut dia sampaikan saat mengelar coffe morning bersama sejumalah awak media, di Mako Kodim 1403 Palopo, Jumat, 23 Septermber 2022. Alfriadi Nidjo mengatakan, jika program TMMD yang ke 115, pihaknya akan melaksanakan dua jenis kegiatan yakni kegiatan fisik dan non fisik.
“Tujuan kegiatan ini tentunya untuk membangun desa serta kepentingan masyarakat. Program TMMD ini rencannnya akan dilaksanaka di 6 Kecamatan, dikabupaten Luwu Utara,” katanya.
Dia menyebut, untuk kegiatan fisik yang akan dilaksanakan dibeberapa kecamatan nantinya, seperti pembangunan Talud, Drainase, Bronjong.
“Untuk Kecamatan Malangke, sasaran fisik yang akan dikerjakan berupa pembangunan Talud di jalan ruas Desa pice putevolume 311 Meter, Kecamatan Baebunta pembangunan talud jalan desa Mario volume 190 Meter sementara untuk Kecamatan Mappedeceng pembangunan Drainase Desa Mekar Jaya volume 126 Meter,” sebutnya.
“Sementara untuk di Kecamatan Masamba pembangunan proteksi Bronjong Desa Taradda volume 85 Meter, Kecamatan Tana Lili pembangunan proteksi Bronjong sungai Patila Desa Patila Volume 77 Meter, Kecamatan Sukamaju pembangunan Talud jalan Lr 10B Desa Mulyorejo Volume 525 Meter,” sambungnya.
Sementara untuk program non fisik, pihaknya akan melakukan beberapa kegiatan sosial yang dapat memberikan manfaat kemasyarakat Luwu Utara.
“Untuk kegiatan non fisik seperti penyuluhan kepada masyarakat yaitu Penyuluhan peningkatan wawasan kebangsaan, Penyuluhan Bela Negara, Penyuluhan Teroris dan Radikalisme, Pengobatan massal, beserta Donor darah,” terangnya.
Pada kesempatan itu pula, dirinya menyampaikan bahwa dalam kegiatan TMMD ke-115, pihaknya juga akan menggelar lomba Karya Jurnalistik.
“Jadi kegiatan TMMD ini nantinya akan publikasikan dan diikutsertakan dalam lombo jurnalistrik, untuk kategori media Elektronik, Cetak dan Online,” jelasnya.
Sekadar diketahui kegiatan TMMD ke-115 ini dilaksanakan di beberapa wilayah diantaranya, di Kodim 1403 Palopo, Kodim 1414 Tator Kabupaten Tana Toraja, Kodim 1401 Majene Kabupaten Majene dan Kodim 1412 Kolaka Kabupaten Kolaka. (and)
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap IV Penyusunan Masterplan Luwu Utara BISA Smart City, Kamis (22/9/2022), di Hotel Grand Town, Makassar. (Foto : Dok. Pemkab Luwu Utara)
MAKASSAR — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, kembali menegaskan bahwa untuk mewujudkan Luwu Utara BISA Smart City, maka semua pihak harus mengambil peran dalam mewujudkannya.
Untuk itu, kolaborasi multipihak menjadi sangat urgen dalam mewujudkan Luwu Utara BISA Smart City.
“Tidak ada satu pun yang lepas dari tanggung jawab untuk mewujudkan Luwu Utara BISA Smart City,” tegas Indah saat menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap IV Penyusunan Masterplan Luwu Utara BISA Smart City, Kamis (22/9/2022), di Hotel Grand Town, Makassar.
Ia beralasan, keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan smart city menjadi kunci sukses berhasil tidaknya penerapan smart city di Luwu Utara. “Banyak yang salah kaprah tentang smart city, seolah-olah tanggung jawab smart city hanya Dinas Kominfo. Padahal sesungguhnya ini menjadi tanggung jawab kita semua,” tegasnya lagi.
Untuk itu, komitmen dan kolaborasi multipihak menjadi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang smart. Bahkan ia berharap, keterlibatan ASN, baik PNS maupun PPPK, untuk ikut terlibat dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas di Luwu Utara.
Tak kalah pentingnya adalah keterlibatan dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, swasta, media cetak dan media online, bahkan masyarakat itu sendiri yang merupakan mitra strategis Pemda dalam mewujudkan BISA Smart City di Kabupaten Luwu Utara.
“Hari ini kita lihat bersama, hormon endorfin-nya sudah terkumpul semua dan ini adalah modal awal untuk satu tahun ke depan, karena satu tahun ke depan akan dievaluasi sejauhmana pelaksanaan quick win Luwu Utara BISA Smart City ini,” kata Indah.
Quick win di sini adalah program unggulan yang dimaknai sebagai inovasi yang mudah dilakukan serta manfaatnya cepat dirasakan masyarakat. Kata Indah, quick win diharapkan sebagai momentum awal yang positif untuk mewujudkan smart city yang berkelanjutan.
Bupati Luwu Utara dua periode ini juga mengaku bersyukur bahwa seluruh Perangkat Daerah dapat ikut terlibat aktif dalam penyusunan dokumen masterplan BISA Smart City, mulai bimtek pertama sampai kepada bimtek keempat atau bimtek yang terakhir.
“Yang paling penting sebenarnya adalah komitmen kita bersama dalam mewujudkan Luwu Utara BISA Smart City atau Berdaya Saing, Inovatif, Sinergi dan Adaptif,” jelasnya. Pada kesempatan itu, ia juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Kemenkominfo.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Kominfo atas terlaksananya Bimtek yang dilaksanakan sebanyak 4 tahap dalam 4 bulan terakhir, dengan pendampingan dari Tim Ahli Smart City serta melibatkan Tim Pelaksana dan Dewan Kota Cerdas, sehingga telah tersusun dokumen masterplan Luwu Utara BISA Smart City 2022 – 2032,” imbuhnya.
“Kita semua adalah owner. Nah, sebagai owner, kita semua punya tanggung jawab bersama untuk menyukseskan penerapan smart city di Luwu Utara. Dan dalam smart city ini, posisi kita semua sama dengan tanggung jawab yang telah diatur sedemikian rupa,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Amson Padolo, menyebutkan bahwa Luwu Utara adalah salah satu daerah kabupaten di Sulsel yang menjadi percontohan untuk penerapan smart city di Indonesia selain Kabupaten Maros
“Kami bangga Luwu Utara menjadi percontohan smart city. Ini menunjukkan komitmen dan kerja keras dari ibu Bupati. Atas nama Pemprov Sulsel, kami mengapresiasi pelaksanaan bimtek yang terbagi ke dalam beberapa tahapan. Semoga ini menjadi momentum bagi kita dalam mengakselerasi transformasi digital di Indonesia, khususnya di Sulsel,” pungkasnya.
Penutupan Bimtek IV Penyusunan Masterplan Smart City ini juga dihadiri Ketua DPRD Luwu Utara, Sekda Luwu Utara, BBWSPJ, Balai Pelaksana Jalan Nasional, para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemda Luwu Utara, Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, dan insan pers sebagai mitra strategis dalam kerjasama multipihak.
Penutupan Bimtek IV ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Luwu Utara BISA Smart City. Usai penandatangan komitmen, Bupati Luwu Utara bersama unsur lainnya melakukan konferensi pers bersama beberapa media. (LH)
Kepala Bidang Pelayanan Penagihan dan Pengaduan, Bapenda Palopo Rahmatiah. (Foto : Reski Rahmadani)
PALOPO — Badan pendapatan daerah (Bapenda) pada per tanggal 20 tahun 2022 berhasil mencapai Rp 27 Miliar dari pajak daerah dan retribusi.
Adapun capaian Pajak Daerah itu berasal dari 11 item pajak, dua retribusi daerah.
Hasil Pajak Daerah itu berasal dari periode Januari hingga September atau triwulan ketiga tahun 2022.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Penagihan dan Pengaduan, Bapenda Palopo Rahmatiah.
Dia mengatakan pajak hiburan sudah mencapai realisasi 77,70 persen, PPJ 79 persen, BPHTB 75 persen, Retribusi daerah 76 persen, dan restaurant 70 persen.
“Selain itu ada juga pajak reklame untuk triwulan ketiga ini mencapai 75 persen,” kata Rahmatia.
“Insya Allah kami akan berusaha mencapai nilai yang telah ditargetkan kepada kami,” pungkasnya. (eky)
Sasar Guru dan Siswa, Puskesmas Benteng Laksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di SMPN 3 Palopo. (Foto : Dok. SMPN 3 Palopo)
PALOPO — Puskesmas Benteng bekerja sama dengan SMPN 3 Palopo melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Jumat (23/9/2022). Kegiatan itu berlangsung di SMPN 3 Palopo.
Kegiatan itu bertujuan untuk mengkampanyekan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Gerakan ini menjadi program yang sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dan kebugaran.
Hal itu disampaikan, penanggung jawab promosi kesehatan puskesmas Benteng, Anik Titi Sari. Program ini baru pertama kali dilakukan di sekolah.
“Sasarannya adalah guru dan siswa. Rangkaian kegiatannya ada pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah, lemak perut, kepadatan tulang, usianya tubuh atau indeks tubuh, kolektrol, gula darah, penyuluhan kesehatan, gerakan makan buah dan sayur, menu gizi seimbang dan penyuluhan kesehatan tradisional seperti minuman jamu serta tes kebugaran siswa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 3 Palopo Basri menyampaikan terima kasih atas partisipasi Puskesmas Benteng melaksanakan program Germas di SMPN 3 Palopo.
“Besar harapan dari kegiatan Germas ini adalah semakin bertambahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dengan melakukan cek kesehatan berkala. Selain itu, menghindari asap rokok atau tidak merokok,” kata H Basri.
“Terpenting rajin berolahraga, pengaturan pola makan yang baik antara lain dengan banyak mengkonsumsi sayur dan buah, cukup istirahat, serta mengelola kesehatan jiwa dan pikiran supaya tidak mudah stress,” sambungnya. (ayb)
PALOPO — SMKN 2 Palopo memiliki program pelaksanaan guru tamu. Program ini terlaksana lantaran SMKN 2 Palopo jadi salah satu SMK pusat Keunggulan yang dapat mengundang guru tamu dari dunia kerja.
Guru tamu atau instruktur pengajar dari dunia kerja ini berbagi pengalaman dan keterampilannya di dunia kerja kepada para siswa. Dia memberikan materi seperti budaya kerja, keselamatan kerja dan tata cara kerja.
Program SMK PK skema lanjutan kali ini untuk konsentrasi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (T.ITL) dan Teknik Pemesinan (TPM) dari perusahaan PT. SGS Kabupaten Luwu.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala SMKN 2 Palopo bidang Kesiswaan, Suparman. Dia menjelaskan program ini sudah berjalan selama dua pekan.
“Para peserta didik sangat antusias mengikuti kegiatan guru tamu ini. Hal ini dapat terlihat saat mereka mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum siswa dipahami,” kata Suparman.
“Harapan kami dari pihak sekolah semoga dengan hadirnya guru tamu dari dunia kerja ini akan menambah kompetensi dan budaya kerja peserta didik yang nantinya menjadi bekal untuk siap kerja,” sambungnya. (ayb)
PALOPO — Micca Hijab menggelar Soft Opening di Jalan Andi Djemma, Kota Palopo, Kamis (22/9/2022).
Micca Hijab adalah salah satu tokoh pakaian wanita, hijab, tas dan aksesoris. Untuk menjaga pelanggan, Micca Hijab menjaga kualitas barang dagangannya.
Hal itu diungkapkan Onwer Micca Hijab, Lia Darliana. Dia berprinsip jika kualitas terjaga, para pelanggan akan kembali ke tempat usahanya.
“Kami melayani grosir dan eceran. Walaupun baru soft opening, kami sudah mempunyai reseller. Barang kami langsung dari pabrik yang ada di Bandung dan Jakarta,” ujar Lia Darliana.
“Karena langsung dari pabrik, makanya harga barang kami lebih murah dan siap bersaing di pasaran. Contohnya ada jilbab bila beli tiga dapat diskon,” sambungnya.
Lia menjelaskan, Micca Hijab baru membuka cabang di Palopo. Namun, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membuka cabang di daerah lain.
“Ada berbagai macam Micca Hijab seperti kaila, anugrah, kanoldra, pranci, Bugis hijab, bargo, bahkan ada asesoris. Insya Allah satu bulan kedepan kita akan grand opening yang akan dihadiri Ustadz Das’ad Latif,” pungkasnya. (ayb)
PALOPO–Ketua DPC PDIP Kota Palopo, Alfri Djamil menilai, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman tidak pernah memperhitungkan Wija To Luwu terkait penempatan pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama jabatan eselon II. Bahkan dia menilai, Andi Sudirman cenderung menafikan keberadaan Wija To Luwu untuk ditempatkan sebagai pejabatnya di tubuh Pemprov Sulsel.
“Wija To Luwu selama ini tidak pernah direkeng (diperhitungkan) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, terkait penempatan pejabat berdarah Luwu Raya di jajaran Pemprov Sulsel,” kata Alfri Djamil kepada KORAN SERUYA via ponselnya, Jumat (23/9/2022).
Alfri Djamil mencontohkan, pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel sesuai hasil lelang, sepatutnya menempatkan dr Ishak Iskandar. Musababnya, hasil lelang jabatan Kadis Kesehatan Sulsel, Ishak Iskandar menempati urutan pertama. “Sedangkan pejabat yang dilantik, dr Rosmini Pandin menempati urutan ketiga hasil lelang,” kata Alfri.
Ditegaskan Alfri, dalam konteks Wija To Luwu, dr Rosmini Pandin bukanlah berdarah Luwu Raya, tetapi berdarah asli Bone. Bahkan, dr Rosmini Pandin kerabat dekat Gubernur Sulsel yang akrab disapa ASS.
“Jadi perlu diluruskan, Ibu dr Rosmini Pandin bukanlah orang Luwu atau Wija To Luwu, seperti yang tersiar di Pemprov Sulsel. Beliau orang Bone asli, masih kerabat dekat Pak ASS,” kata Alfri Djamil.
Rosmini Pandin, kata Alfri Djamil, hanya memiliki kedekatan dengan Wija To Luwu karena karier PNS-nya lebih banyak berkiprah di Luwu Raya, terutama di Kabupaten Luwu Timur, dimana sebelumnya menjabat Kadis Kesehatan Sulsel.
“Jadi jangan seolah-olah Ibu dr Rosmini Pandin digembor-gemborkan sebagai Wija To Luwu, yang dilantik menjabat Kadis Kesehatan Sulsel seolah-olah telah mewakili Wija To Luwu di Pemprov Sulsel,” kata mantan Anggota DPRD Palopo ini.
Dikatakan Alfri Djamil, masyarakat Luwu Raya cenderung kecewa bukan dr Ishak Iskandar yang dilantik mengingat beberapa waktu lalu, tersiar kabar dr Ishak Iskandar yang akan menduduki jabatan eselon II di tubuh Dinas Kesehatan Sulsel setelah hasil lelang jabatan bocor ke publik. Sehingga banyak tokoh masyarakat telah menyampaikan ucapan selamat kepada dr Ishak Iskandar.
“Tapi begitu pelantikan, Pak Gubernur justru melantik kerabat dekatnya sendiri, dimana hasil lelang tidak menjadi pertimbangan. Tetapi ya itu tadi, pengisian pejabat memang kewenangan kepala daerah. Kewenangan yang tidak memperhitungkan Wija To Luwu,” kata Alfri Djamil.
Meski demikian, Alfri Djamil menyebut pengangkatan Bachrianto Bachtiar sebagai Tim Ahli (TA) Tim Percepatan Gubernur Untuk Pembangunan (TGUPP) menjadi ‘pelipur lara’ bagi Wija To Luwu. “Selamat kepada Bachrianto Bahtiar atas amanah sebagai TA TGUPP,” katanya.
Diketahui, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melantik Rosmini Pandin sebagai Kadis Kesehatan Provinsi Sulsel, Rabu (21/9/2022) lalu, di rumah jabatan gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Kadis Kesehatan Sulsel yang dilantik ini adalah Kadis Kesehatan Luwu Timur (Lutim).
Selain itu, Andi Sudirman juga melantik dan memberikan SK kepada Tim Ahli (TA) Tim Percepatan Gubernur Untuk Pembangunan (TGUPP) Bachrianto Bahtiar. Kedua figur yang memiliki tempat strategis tersebut adalah putra-putri Luwu Raya.
“Alhamdulilillah, hari ini baru saja kita lantik Kepala Dinas Kesehatan Sulsel. Saya tidak mau mengucapkan selamat berbahagia, tetapi selamat bekerja, sukses dan amanah,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Andi Sudirman menyampaikan, bahwa Rosmini Pandin selama ini memiliki kinerja yang baik, terutama dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit menjadi tingkat paripurna. Merupakan predikat atau akreditasi tertinggi yang diberikan dalam penilaian rumah sakit.
“Beliau pernah di rumah sakit dan pernah mendapatkan penghargaan rumah sakit paripurna dan menjadi kepala dinas kesehatan di Lutim,”sebutnya.
Andi Sudirman mengingatkan jabatan Kadis Kesehatan Provinsi memiliki banyak tugas yang akan dijalankan dan perlu segera selesaikan. Khususnya, Rumah Sakit (RS) Regional. “Harapan saya pernah dengar RS dari yang biasa-biasa jadi paripurna. Di sini ada tujuh rumah sakit (Provinsi) dan ada juga UPT juga, Ada juga rumah sakit mau di bangun jadi banyak tantangannya,” sebutnya.
Andi Sudirman menyampaikan sangat memperhatikan track record pejabat yang akan menduduki jabatan kepala dinas. Bahkan, pelantikan Kadis Kesehatan ini ia sudah bicara dengan Bupati Lutim Budiman agar merestui menjadi pejabat di Provinsi.
“Saya sudah izin bupatinya. Saya minta Kadis ta’ diikhlaskan ke Provinsi, Pak Bupati mengatakan juga menyukai, tetapi merestui untuk membantu kami di Provinsi,” ucapnya.
Harapan Andi Sudirman, kepala dinas yang baru ini dapat meningkatkan layanan dan manajemen tata kelola rumah sakit di Sulsel, serta dapat menjalankan program kesehatan dengan baik.
“Ada juga Bapak Bachtiar nanti untuk membantu kita di agribisnis dan lingkungan, beliau akan membantu kita di pembangunan daerah,” ujarnya.
Sedangkan Kepala BKD Sulsel, Imran Jauzi pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel ini bagian dari proses seleksi jabatan Pejabat Tinggi Pratama di Pemprov Sulsel.
“Jadi dari awal memang Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa pelantikan ini akan bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan dan menyelesaikan program prioritas,” sebutnya.
Sedangkan, Kadis Kesehatan Sulsel, Rosmini Pandin menyatakan siap bertugas mengemban amanah dan bekerja sebagai tim di Pemprov Sulsel.
“Mohon bantuannya saya bertugas di Sulsel. Saya harus melaksanakan tanggung jawab saya bersama tim, tentu dengan bantuan teman-teman semua, karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Bekerja sebagai tim work,” sebut mantan Direktur Rumah Sakit I Lagaligo ini.
Sedangkan, Tim Ahli TGUPP Bachrianto Bachtiar berkomitmen membantu gubernur capai visi dan misi dalam membangun Sulsel. “Kami akan membantu mencapai outcome terhadap visi-misi gubernur, khususnya sektor pertanian dan perkebunan. Dengan amanah ini akan bekerjasama dengan tim ahli lainnya dalam membantu gubernur,” sebutnya. (liq)
Ketua IDI Luwu Terpilih, dr Alauddin Jusuf (kiri) bersama Ketua IDI Wilayah Sulselbar, dr Siswanto Wahab (kanan).
BELOPA – Hasil Musyawarah Cabang (Muscab) ke lima, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Luwu menetapkan, dr. Alauddin Jusuf, Sp, An.,M.Kes kembali terpilih menjabat Ketua IDI Luwu periode 2022-2025. Bertempat di Aula Bappeda Luwu, Jumat (23/9/2022).
Dalam Muscab ini, presidium sidang mengusung dua nama bakal calon ketua. Menariknya, dr Alauddin Jusuf ditetapkan forum sebagai ketua terpilih lewat aklamasi setelah satu calon lainnya yakni, dr. Daud Mustakim memilih mundur dari pencalonan.
Diketahui, terpilihnya dr Alauddin, menjabat Ketua IDI Luwu melalui Muscab tersebut adalah periode yang kedua kali baginya.
Jalannya Muscab juga dihadiri Ketua IDI Wilayah Sulselbar, Dr. dr. Siswanto Wahab, Sp. DV (k), Kepala Dinas Kesehatan Luwu, dr. Rosnawary Basir, Direktur Utama RS Batara Guru Belopa, dr. Daud Mustakim dan para Pengurus IDI Cabang Luwu.
Usai terpilih, dr Alauddin Jusuf mengatakan, dirinya kembali fokus melanjutkan program kerja yang sudah berjalan diperiode sebelumnya. Program kerja yang dimaksud salah satunya adalah program pengabdian ke masyarakat.
“Melalui program Gerakan Pelayanan Spesialis para dokter hadir langsung memberikan layanan ditengah masyarakat,” sebut Dokter spesialis anestesi ini, dalam sambutannya.
Program sudah berjalan, kata Dia, diperiode lalu seperti seminar ilmiah untuk pengembangan kemampuan dan profesi kedokteran dilanjutkan. “Sementara untuk program baru kita akan bahas bersama saat rapat kerja nanti,” pungkas dr Alauddin.
Dalam kesempatan sama, Ketua IDI Wilayah Sulselbar, Dr. dr. Siswanto Wahab, dihubungi terpisah menyebut, Ikatan Dokter Indonesia harus bersinergi dengan pihak instansi terkait dalam hal ini pemerintah Kabupaten Luwu untuk meningkatkan akes kesehatan masyarakat. (Mat)
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid
MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membayar bagi hasil pajak permukaan air atau water levy PT. Vale terhadap Pemkab Luwu Timur. Hanya saja, Pemprov baru membayar tahap I atau triwulan I tahun 2022 terhitung Januari-Maret 2022.
Demikian disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid dalam rilisnya, Jumat (23/9/2022).
“Iya, Rabu (21/9/2022) sudah dibayarkan bagi hasil pajak water levy kepada Pemkab Luwu Timur,” ungkapnya.
Adapun yang dibayarkan, kata dia, untuk triwulan pertama (bulan Januari-Maret) tahun 2022. “Kita akan bayarkan secara berkala,” tambahnya.
Rasyid mengatakan, bahwa persoalan yang disampaikan oleh Pemkab Lutim itu belum bisa dikategorikan utang
“Ini kan belum berakhir tahun 2022, tahun ini masih berjalan, kecuali sudah menyeberang tahun, masuk di laporan keuangan dan diaudit sama BPK baru bisa dinyatakan utang. Tentu Pemprov akan membayarnya setelah proses administrasi selesai,” jelasnya.
Diketahui, Pemkab Lutim menagih Pemprov Sulsel soal bagi hasil pajak di atas permukaan air atau water levy. Tiga kali pihak Pemkab Lutim mengirimkan surat tagihan kepada Pemprov Sulsel dengan ditujukan atas nama Gubernur Sulsel.
Dalam surat tersebut Pemkab Lutim menagih Pemprov Sulsel atas bagi hasil water levy untuk tahun 2022 sebesar Rp69 miliar. Dengan asumsi untuk Triwulan I sebesar Rp 28,4 miliar dan Triwulan II sebesar Rp 41,5 miliar. (liq)
Datu Luwu XL , Andi Maradang Machkulau Opu To Bau bersama Permaisuri. (ft/ist)
Datu Luwu XL , Andi Maradang Machkulau Opu To Bau bicara blak-blakan terkait kesiapannya maju bertarung di pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Sulsel pada pemilu 2024 mendatang. Andi Maradang mengatakan hampir sepuluh tahun ia menjabat sebagai Datu Luwu, Wija To Luwu tidak bisa berbuat apa-apa.
Berangkat dari pengamatan itu, atas dorongan masyarakat dan berbagai pertimbangan yang sudah matang, dirinya berniat ikut bertarung untuk kemaslahatan orang banyak.
“Tujuan akhir saya, saya ingin Luwu Raya bersatu. Sekali lagi, saya ingin Luwu Raya bersatu, tidak ada waktu lagi untuk kita berdiam idiri. Tepatnya jadikan provinsi (Luwu Raya). Karena kalau tidak, ya kita begini-begini saja,” kata Datu Luwu, saat jumpa pers di The Icon Palopo, Kamis (22/9/2022).
Sebanyak 40 perempuan yang ada di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara baru-baru ini mengikuti kegiatan Pelatihan Pembuatan Keripik Ikan Bandeng di Kantor Kepala Desa Takkalala, Malangke. (Foto : ist)
Luwu Utara — Sebanyak 40 perempuan yang ada di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara baru-baru ini mengikuti kegiatan Pelatihan Pembuatan Keripik Ikan Bandeng di Kantor Kepala Desa Takkalala, Malangke.
Pelatihan ini merupakan kegiatan untuk mendukung penguatan pemberdayaan ekonomi bagi Kelompok Perempuan di Desa. Hadir sebagai Narasumber, Fatma Sayang, Kabid PUG Dinas P3AP2KB. Anggaran kegiatan ini bersumber dari dana desa.
Kabid PUG, Fatma Sayang, mengatakan, pelatihan pembuatan keripik ikan bandeng, selain sebagai upaya pelibatan perempuan dalam pembangunan desa, juga sebagai upaya variasi olahan produk perikanan yang sehat, bergizi dan berkualitas.
“Yang utama sebenarnya adalah bagaimana olahan produk perikanan ini aman dikonsumsi. Dalam artian bahwa daging ikan tetap sehat dan memiliki kandungan gizi yang baik, meskipun telah melewati sebuah proses pengolahan,” kata Fatma.
Ia berharap, melalui pelatihan ini pula, para perempuan Desa Takkalala memiliki keahlian dalam mengolah produk perikanan yang aman dan sehat, sehingga hasil dari pelatihan ini akan membuat para perempuan semakin meningkatkan kreativitasnya.
“Tak kalah pentingnya adalah menumbuhkembangkan usaha kreatif kelompok perempuan dan men-stimulasi kelompok perempuan untuk memulai usaha baru. Saya kira ini langkah awal bagi mereka untuk mengembangkan kreativitasnya dalam berusaha,” tandasnya. (LH)
Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur menerima para demonstran dari tenaga kesehatan (Nakes) yang melakukan unjuk rasa, Kamis (22/09/2022) siang. (Foto : Dok. Pemkab Luwu Utara)
Luwu Utara — Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur menerima para demonstran dari tenaga kesehatan (Nakes) yang melakukan unjuk rasa, Kamis (22/09/2022) siang.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh Nakes ini merupakan upaya mempertanyakan status mereka yang tidak dapat masuk dalam pendataan Non ASN yang saat ini datanya diminta Kemenpan RB.
Saat menerima para demonstran Suaib yang didampingi para Kabid dari dinas kesehatan dan BKPSDM menuturkan bahwa sebelum demonstrasi ini, pemerintah bersama DPRD telah mencoba berjuang memikirkan solusi permasalahan mereka.
“Pemerintah tentu tidak berpangku tangan atas kisruh yang ada ini, Beberapa hari yang lalu Pemkab bersama DPRD telah melakukan koordinasi langsung ke Kemenpan RB terkait masalah ini sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan hak-hak nakes,” terangnya.
Dari konsultasi tersebut, Mantan kadis PUPR ini menjelaskan, untuk tenaga nakes yang tidak terakomodir dalam pendataan ini tetap dapat mengikuti seleksi PPPK.
“Kita semua dapat mengikuti seleksi PPPK yang nantinya akan dibuka oleh pemerintah, dengan ketentuan bahwa kita telah terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK),” jelasnya.
“Pada dasarnya yang menjadi acuan oleh kementrian kesehatan yaitu pada data yang ada dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) yang selalu diupdate Dinas Kesehatan di masing-masing daerah, jadi kita semua tidak perlu risau bahwa tidak dapat ikut seleksi PPPK, intinya pastikan bahwa kita masuk dalam data SISDMK,” tutupnya. (rls)
JAKARTA–Kabar kurang menggembirakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (ASN) di seluruh Indonesia. Apa itu? Pemerintah rupanya tidak mengusulkan anggaran untuk kenaikan gaji para abdi negara itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 .
Artinya, tahun depan gaji para abdi negara ini akan tetap seperti sekarang meskipun terjadi kenaikan harga-harga di tingkat konsumen akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
“Memang di usulan RAPBN 2023 tidak ada usulan untuk kenaikan gaji ASN,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Made menjelaskan penyusunan anggaran dilakukan Kementerian Keuangan pada bulan Juli lalu. Sementara kenaikan harga BBM subsidi terjadi pada 3 September lalu. Sehingga saat penyusunan nota keuangan, pemerintah sama sekali tidak membahas usulan gaji para ASN.
“Pada saat penyusunan nota keuangan di bulan Juli belum ada kenaikan harga BBM, sehingga kebijakan usulan kenaikan gaji belum dipertimbangkan,” tuturnya.
Nah, meski gaji tidak naik tahn depan, Pemerintah tetap akan memberikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13. Setidaknya pemerintah menganggarkan Rp156,4 triliun dalam program transaksi khusus.
“Untuk program pengelolaan transaksi khusus kami mengusulkan untuk dialokasikan Rp156,4 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Kompleks DPR -MPR Jakarta, Selasa (20/9) lalu.
Secara rinci, anggaran Rp156,4 triliun yang masuk dalam pos program pengelolaan transaksi khusus ini akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah melalui pemberian manfaat pensiun termasuk pensiun ke-13 dan THR bagi pensiunan PNS, TNI dan Polri.
Kemudian digunakan juga untuk memenuhi kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja melalui pembayaran iuran jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi ASN, TNI dan Polri.
Anggaran itu turut digunakan untuk pemenuhan komitmen internasional melalui kontribusi pemerintah Indonesia kepada organisasi atau lembaga internasional serta penggantian biaya dan margin investasi pemerintah.
Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur melalui penyiapan fasilitas dan dukungan kelayakan proyek skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga menggunakan anggaran ini. Anggaran ini pun sekaligus digunakan untuk pembayaran biaya operasional penyelenggaraan manfaat pensiun dan pembayaran selisih harga beras Bulog.
Meski demikian, berapa sebenarnya gaji PNS saat ini?
Rincian Gaji dan Tunjangan PNS
Mengutip lampiran PP Nomor 15 Tahun 2019, gaji setiap PNS berbeda-beda setiap golongan. Berikut detailnya:
Golongan I
– Ia: Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
– Ib: Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
– Ic: Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500
– Id: Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500
Golongan II
– IIa: Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
– IIb: Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
– IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
– IId: Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000
Golongan III
– IIIa: Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
– IIIb: Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
– IIIc: Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
– IIId: Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000
Golongan IV
– IVa: Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
– IVb: Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
– IVc: Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
– IVd: Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700
– IVe: Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200
Selain menerima gaji pokok, PNS juga menerima sejumlah tunjangan. Berikut daftar tunjangan yang diterima PNS di luar gaji pokok:
1. Tunjangan Kinerja
Tunjangan kinerja (tukin) jadi yang paling besar diterima PNS. Besarannya berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah.
Tukin tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Itu diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015 di mana tukin tertinggi sebesar Rp117.375.000 untuk level jabatan struktural Eselon I dengan peringkat jabatan 27 dan tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4.
2. Tunjangan Suami Istri
Besaran tunjangan suami-istri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.
Jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya.
3. Tunjangan Anak
Tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak.
Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS.
4. Tunjangan Makan
Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.
5. Tunjangan Jabatan
Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon.
Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Besar n terendah Rp360.000 per bulan untuk eselon VA, lalu Rp490.000 untuk IVB, Rp540.000 untuk IVAA, Rp1.260.000 untuk IIIA, dan tertinggi Rp5.500.000 untuk eselon IA.
6. Tunjangan Umum
Tunjangan Umum adalah yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
Tunjangan umum diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil. Besarannya untuk Golongan PNS IV sebesar Rp190.000, Golongan PNS III mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp185.000, Golongan PNS II Rp180.000, dan Golongan PNS I mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp175.000. (mrd/cbd)
Bupati Luwu Timur, H. Budiman mengapresiasi dan menyambut baik launching aplikasi kamus Bahasa Wotu berbasis android
MALILI–Untuk mempopulerkan Bahasa Wotu kepada masyarakat luas, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerhati Bahasa Wotu meluncurkan aplikasi kamus Bahasa Wotu berbasis android. Peluncuran aplikasi kamus berbasis digital ini dilakukan oleh Bupati Luwu Timur, H. Budiman yang berlangsung di Aula Kantor Camat Wotu, awal pekan lalu.
Sebelum peluncuran, pengagas perangkat berbasis Android ini, Zulfikar Muchtar menuturkan, aplikasi digital Kamus Bahasa Wotu ini dibuat sejalan dengan era digitalisasi yang sudah menjadi trending sehingga mau tidak mau untuk memajukan bahasa Wotu perlu penyesuaian model kekinian yang bisa diikuti oleh keinginan anak muda jaman sekarang.
“Untuk memudahkan semua kalangan dalam mempelajari bahasa Wotu, kita tidak lagi repot mencari di buku, cukup dengan membuka aplikasi yang sudah tersedia di playatore,” terang Zulfikar Muchtar.
Zulfikar Muchtar yang juga Guru IT Jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) di SMK 2 Luwu Timur menyampaikan, aplikasi ini tidak hanya tersedia kosa kata saja, melainkan pengguna juga bisa membaca beberapa fitur diantaranya cerita rakyat Wotu serta cerita cerita sejarah Wotu terdapat didalamnya.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, H. Budiman mengapresiasi dan menyambut baik launching aplikasi kamus Bahasa Wotu berbasis android ini. Menurutnya, kehadiran aplikasi ini tentu lebih praktis dibandingkan kamus konvensional mengingat masyarakat saat ini sudah melek teknologi dan internet.
“Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak hanya lebih mudah mempelajari Bahasa Wotu, namun juga akan menjadi wahana pelestarian budaya,” ujar Bupati Budiman.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui para peneliti bekerjasama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO bahwa kurang lebih 718 bahasa ibu yang teridentifikasi dan tersebar diseluruh nusantara.
Dari jumlah tersebut, bahasa Wotu merupakan salah satu diantaranya. Hanya saja dalam perkembangannya bahasa Wotu terancam punah karena jumlah penututnya semakin sedikit.
“Salah satu upaya pemerintah untuk mengangkat bahasa Wotu dari ambang kepunahan yakni berupaya semaksimal mungkin dengan mengajukan bahasa Wotu ke pemerintah pusat sebagai salah satu warisan budaya,” beber Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Budiman menyampaikan terima kasih kepada pemerhati bahasa daerah dan budaya di daerah ini.
“Tahun lalu kami memberikan penghargaan kepada Bapak M. Arsyad Duri atas perhatiannya yang begitu besar terhadap pemajuan bahasa Wotu dengan membuat kamus bahasa Wotu yang saat ini diterbitkan melalui sebuah aplikasi android kamus bahasa Wotu yang digagas Zulfikar Muchtar,” jelas Budiman.
Pada peluncuran aplikasi kamus bahasa Wotu tersebut, turut hadir Sekda Luwu Timur, H. Bahri Suli, Macoa Bawalipu ke-61, Bau Muhammad Aras Abdi To Baji Pua Sinri, serta Perangkat Adat 17 , Kepala OPD Lingkup Pemkab Luwu Timur, Camat Wotu, Iskandar Muda, Camat Burau, Alimuddin Bachtiar, serta para kepala desa se Kecamatan Wotu dan Burau. (hms)
RA, tersangka penikaman terhadap Wana, istrinya masih dirawat di salah satu RS di Kota Palopo karena mengalami luka tikam pada perutnya.
PALOPO–Kasus tewasnya Wana, 27 tahun, akibat ditikam suaminya, Ra, 25 tahun, dipastikan tidak ada motif perselingkuhan dibalik kasus tersebut. Kasus ini sudah ditangani polisi. Ra diamankan polisi di rumah tantenya, di kawasan Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Selasa (20/9/2022) dini hari lalu, sekitar pukul 05:30 Wita.
Kondisi RA saat diamankan polisi dalam keadaan terluka sehingga tidak dibawa ke Mapolres Palopo. Dia dibawa ke salah satu rumah sakit di Palopo untuk menjalani perawatan medis, akibat mengalami luka-luka.
Hingga Kamis (22/9/2022), RA masih menjalani perawatan medis insentif. Dia menjalani operasi pada bagian perutnya, sehari sebelumnya. Ada dua luka bekas tikam di perut RA yang sudah mengakui bahwa dirinya yang menikam istrinya hingga tewas di eks Wisma Surya Palopo, di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Surutanga, Senin (19/9/2022) lalu.
Ayah satu anak itu mengaku sangat menyesali perbuatannya. Dia juga mengaku baru mengetahui istrinya meninggal dunia, setelah dirawat di rumah sakit. Setelah dirinya diamankan polisi. “Saya tidak pernah menduga jika istri saya meninggal dunia, saya menyesal,” kata RA, kemarin.
Tak hanya itu, RA mengaku terpaksa menikam istrinya demi menyelamatkan nyawanya. Kok bisa? Menurut RA, sebelum menikam istrinya, dirinya terlebih dulu kena tikam pada bagian perutnya sebanyak dua kali. Istrinya yang diakuinya pertama kali menikamnya, setelah merampas badik yang dihunusnya saat mereka bertengkar, di eks Wisma Surya Palopo.
RA menceritakan, pada Senin (19/9/2022) pagi lalu, sekitar pukul 08:00 Wita, dia diberitahu ibunya jika anaknya yang berusia sekitar 5 tahun sedang sakit. Dia mengalami panas tinggi sudah beberapa hari, dan dokter di puskesmas menyarankan agar anaknya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan darah karena dikhawatirkan terkena penyakit Demam Berdarah atau DBD.
Setelah itu, RA disuruh ibunya membeli nasi kuning untuk sarapan. Selanjutnya, dari rumah ibunya di Pajalesang, RA kemudian menuju ke kawasan Terminal Dangerakko mengendarai sepeda motor untuk mencari penjual nasi kuning.
Tapi saat itu, RA mengurungkan niatnya membeli nasi kuning. Dia mengarahkan sepeda motornya menuju di Eks Wisma Surya Palopo, di Jalan Andi Djemma Palopo. Dia bermaksud menemui istrinya di tempat kerjanya, di eks Wisma Surya itu.
“Nanti setelah menemui istri saya, baru beli nasi kuning. Saya menemuinya untuk mengajaknya bersama-sama membawa anak kami ke rumah sakit, untuk diperiksa darahnya karena dikhawatirkan kena DBD,” kata RA.
Sesampainya di Eks Wisma Surya Palopo, RA berhasil bertemu dengan Wana, sang istri. Dia kemudian menyampaikan bahwa anak mereka sudah beberapa hari sakit dan panasnya tidak turun-turun, sehingga dia mengajak istrinya untuk bersama-sama membawanya ke rumah sakit. “Tetapi saat itu, istri saya malah marah-marah, membentak saya. Dia bilang saya saja yang bawa ke rumah sakit, dia tidak punya waktu, lagi sibuk,” cerita RA.
RA tetap membujuk istrinya agar bersedia pergi bersamanya ke rumah sakit untuk membawa anak mereka.
“Saya tetap bujuk dia, tetapi semakin saya bujuk semakin saya dibentak. Bahkan dia meludahi wajah saya, sehingga saya langsung emosi. Saya kemudian mencabut badik di pinggang, tetapi dia langsung merampas badik itu, kemudian menikam perut saya sebanyak dua kali. Saya berusaha merampas badik itu dari tangannya, sebelum dia membunuh saya. Saya berhasil merampas badik itu setelah saya pukul tangannya,” cerita RA.
Setelah merampas badik itu dari tangan istrinya, RA mengakui dari situlah awalnya dia menikam istrinya. “Saya tikam pertama pahanya, kemudian bagian belakangnya satu kali. Saat itu dia terjatuh, nah saat jatuh itu saya tikam bagian belakangnya,” kata RA.
Saat bagian belakang istrinya kena tikam, RA mengaku tidak mencabut badiknya. Dia bermaksud meninggalkan istrinya yang sudah terkapar di lantai. “Tapi saya balik melihat dia, saat itu saya mendekatinya dan mencabut badik yang menancap di belakangnya. Saya kemudian meninggalkan dia kembali ke rumah ibu saya di Pajalesang,” kata RA, seraya membantah bahwa saat dia mendatangi eks Wisma Surya Palopo, dimana istrinya bekerja, dia tidak membawa anaknya seperti ramai diberitakan media.
“Anak saya karena sakit dirawat ibu saya di rumahnya. Jadi saya tidak membawanya ke tempat istri saya bekerja, saya tinggali di rumah ibu,” kata RA.
Setelah menikam istrinya, RA kemudian kembali ke rumah ibunya di Pajalesang. Dia bertemu ibunya yang sedari tadi pagi menunggunya membawa nasi kuning. “Begitu tiba di rumah, saya langsung bilang ke ibu bahwa saya baru saja menikam istri saya. Saya juga bilang ke ibu saya, bahwa saya kena tikam di bagian perut. Saya mau kabur, tolong jaga dan rawat anak saya,” kata RA.
Singkatnya, RA kemudian meninggalkan rumah ibunya. Saat hendak kabur, RA mengaku bingung hendak kabur kemana. Dia mengaku tidak memiliki uang. Akhirnya, RA memilih bersembunyi di kebun jagung tak jauh dari rumah ibunya.
“Sampai malam saya sembunyi di kebun jagung, kondisi saya saat itu mulai loyo karena perut saya berdarah. Saya juga lapar, karena belum sempat makan dari pagi sampai malam. Dalam kondisi lapar dan luka, saya kemudian mendatangi rumah tante saya di Cempaka. Saya sampaikan bahwa saya mau menyerahkan diri ke polisi,” kata RA.
Tante RA kemudian menelpon ibu RA. Dia menyampaikan bahwa RA ada di rumahnya dalam kondisi lemas. Ibu RA kemudian menghubungi polisi untuk menyerahkan RA. Dari rumah ibunya, RA kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis.
“Saya sama sekali tidak ada niat membunuh istri saya, ini terjadi secara tiba-tiba saat kami bertengkar,” ujar RA, sedih.
Kini, RA mengatakan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. “Saya mohon maaf kepada keluarga istri saya, keluarga saya. Terkhusus kepada anak saya yang masih kecil. Saya titip kepada ibu saya agar anak saya dirawat dan diasuh sebaik-baiknya,” kata RA.
Kasatreskrim Polres Palopo, Iptu Akhmad Rijal, mengatakan, pihaknya sudah mengusut kasus penikaman menewaskan Wana, yang pelakunya suami korban sendiri.
“Dalam perkara ini, tersangka dijerat Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 penjara, atau Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara,” kata Iptu Akhmad Rijal saat jumpa pers, Selasa (20/9/2022) siang lalu.
“Dari penyelidikan kasus ini, tidak ada motif lain, seperti motif perselingkuhan. Motifnya hanya pelaku dan korban cekcok karena korban tidak bersedia menemani pelaku membawa anak mereka ke rumah sakit,” lanjut Iptu Akhmad, seraya mengakui, jika pelaku dan korban sudah sekitar tiga bulanan pisah ranjang.
Disinggung soal apakah ada unsur perencanaan tersangka menikam istrinya, Iptu Akhmad Rijal mengatakan, pihaknya masih akan mendalami ke arah itu. “Sesuai pengakuan pelaku bahwa dirinya merasa dilecehkan istrinya sehingga emosi dan menikam istrinya. Sementara ini, kita masih akan mendalami kasus ini,” katanya.
Sementara itu, ibu pelaku, mengaku tak menyangka jika anaknya menikam istrinya hingga tewas. Apalagi, saat pulang ke rumah dalam kondisi bajunya dipenuhi darah, pelaku mengakuika dirinya telah menikam istrinya. Tapi saat itu, pelaku belum mengetahui jika istrinya meninggal dunia. “Dia hanya bilang agar anaknya dirawat dan diasuh. Dia mengaku sudah menikam istrinya,” kata ibu RA, enggan dilansir identitasnya.
Tak hanya itu, ibu pelaku juga mengakui jika anaknya sudah sekitar tiga bulan pisah ranjang karena selalu cekcok. “Mereka sudah pisah rumah sekitar 3 bulan.,” katanya. (liq)
Bupati Luwu Timur (Lutim), H. Budiman turun langsung memimpin rapat monitoroing dan evaluasi (Monev) di berbagai desa di Lutim. Monev dilakukan orang nomor satu di Lutim tersebut untuk mengetahui dan melihat langsung program pembangunan yang ada di masing-masing desa dengan menggunakan dana Bantuan Keuangan khusus (BKK) Rp1 miliar 1 desa. Dana BKK tersebut dikucurkan Pemkab Lutim ke setiap desa.
MALILI–Bupati Luwu Timur (Lutim), H. Budiman turun langsung memimpin rapat monitoroing dan evaluasi (Monev) di berbagai desa di Lutim. Monev dilakukan orang nomor satu di Lutim tersebut untuk mengetahui dan melihat langsung program pembangunan yang ada di masing-masing desa dengan menggunakan dana Bantuan Keuangan khusus (BKK) Rp1 miliar 1 desa. Dana BKK tersebut dikucurkan Pemkab Lutim ke setiap desa.
Apalagi tahun anggaran 2023 mendatang, Pemkab Lutim kembali akan mengalokasikan dana BKK sebesar Rp124 miliar untuk disalurkan ke seluruh desa di Lutim. Anggaran tersebut dikucurkan dalam rangka mewujudkan desa di daerah berjuluk ‘Bumi Batara Guru’ itu menjadi desa mandiri.
Pada Senin (19/9/2022) lalu misalnya, Bupati Budiman memimpin Monev terkait program kegiatan di desa dan kelurahan khusus untuk Kecamatan Wotu dan Burau. Dua kecamatan tersebut menjadi kecamatan terakhir dalam Monev yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Wotu.
Dalam Monev tersebut, Budiman mengatakan, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp1 miliar 1 desa ini tidak akan terhenti dan akan tetap dialokasikan setiap tahun angaran untuk menjadikan seluruh desa menjadi desa mandiri di Lutim. Untuk tahun 2023, Pemkab Lutim akan mengalokasikan Rp124 miliar.
Ditegaskan Budiman, program BKK sebagai program prioritas pemerintahannya tidak akan dihentikan selagi tidak ada aturan atau undang-undang yang dilanggar. Namun demikian, Budiman menyebutkan, jika dana BKK ini banyak bermasalah saat dikucurkan ke desa, atau sekitar 60% desa bermasalah mengelola dana tersebut, maka program tersebut akan dihentikan.
“Kalau sudah 60% pengelolaan dana BKK bermasalah di desa, maka program ini lebih baik dihentikan. Saya tidak mau ada kepala desa ditangkap, jelas kita tidak mau ada begitu. Makanya, gunakanlah dana BKK sebaik mungkin, program ini membawa banyak manfaat dan berkah,” pesan Budiman.
Sejalan dengan itu, Budiman berharap agar setiap desa mempunyai inovasi, ada program yang unggul yang bisa dilakukan. “Pak Kepala Desa bisa fikirkan itu, tidak usah terlaku lama fikirkan, cukup lima menit fikirkan apa yang harus dilakukan di desanya. Jadi, ada inovasi, ada program unggulan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Budiman berpesan kepada para kepala desa jika buat spanduk, baliho, atau undangan, latarnya pasang gambar keunggulan desa.
“Apa kunggulan desata, pasang ki disitu, jangan mi foto ku. Jadi kalau keunggulan desa ta kita pasang diundangan, kita sebar itu, orang yang tidak tau keunggulan desa ta akan tahu itu. Jadi mari kita bekerja dengan baik, supaya ada asas manfaat kita buat masyarakat,” jelas Budiman.
Ditegaskan Budiman, dana BKK yang dikucurkan oleh Pemda Lutim untuk setiap desa di Lutim diperuntukkan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan memajukan desa sehingga menjadi desa mandiri.
Diantaranya, dana BKK untuk melaksanakan bedah rumah, membuat plat decker, membuat drainase, membuat lampu jalan agar terang, melakukan pengerasan jalan, merehab bangunan PAUD atau TK, membayar insentif petugas keagamaan, sampai melaksanakan Bimtek untuk para aparat desa dan PKK desa.
Dalam setiap melaksanakan kegiatan Monev, Bupati Budiman didampingi Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, para kepala OPD, termasuk para pejabat asisten di Sekretariat Daerah. Termasuk Budiman meminta agar setiap camat hingga kepala desa menghadirkan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemuka agama, dan berbagai stakeholder terkait di desa.
Sementara itu, saat memimpin Monev program kegiatan desa khusus di Kecamatan Towuti, di Aula Kantor Camat Towuti, Jumat (16/09/2022) lalu, Bupati Budiman mengingatkan kepada kepala desa agar dana yang telah digelontorkan Pemkab Lutim digunakan sebaik mungkin untuk membangun desa, sehingga asas manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Saatnya sekarang ini kita fokus membangun desa melalui program BKK. Program ini tidak ada di daerah lain di Sulawesi Selatan, hanya kita (Lutim) yang punya. Tunggu-tunggu saja orang datang belajar sama kita,” beber Budiman.
Ditegaskan Budiman, di masa kepemimpinannya tidak boleh ada kepala desa yang bermasalah dengan hukum. Untuk itu, Budiman berpesan agar dana BKK digunakan sesuai aturan dan sejalan dengan petunjuk teknis atau Juknisnya.
“Jadi, Pak Desa, saya titip ini, mari kita satu garis, mari kita satu sistem sehingga uang yang digelontorkan di desa ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan Insha Allah tahun depan, program BKK ini akan kita lanjutkan lagi,” tegas Budiman.
Saat Monev di Kecamatan Towuti, Kabag Ekbang Setdakab Lutim, Andi Juanna memaparkan, untuk Kecamatan Towuti terdapat 69 paket pembangunan fisik yang tersebar di 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Delapan OPD tersebut, rinci Andi Juanna, Dinas PUPR 27 paket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14 paket, Dinas Kesehatan 3 paket, Dinas Perhubungan 1 paket, Dinas Parmudora 5 paket, Dinas Pertanian 12 paket, Dinas Transnakerin 3 paket, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4 paket.
Sementara untuk progress penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 1 miliar 1 desa untuk tahap I hampir semua selesai dan sekarang sebagian sudah ada yang cair dan ada pula yang masih dalam tahap pengusulan baik di Kecamatan maupun di Dinas terkait.
Terakhir, berdasarkan laporan para kepala desa se-Kecamatan Towuti, dana BKK tersebut telah digunakan untuk membangun desa baik yang fisik maupun non fisik. Untuk fisik, rata-rata mereka membuat plak decker, melakukan pengerasan jalan, membuat jalan tani, pemeliharaan saluran irigasi, membuat drainase, membuat lampu jalan dan melakukan bedah rumah untuk masing-masing warganya.
Sementara untuk non fisik, dana BKK tersebut mereka gunakan untuk operasional desa, membayar insentif petugas keagamaan, membayar tunjangan BPD, membayarkan BPJS petugas keagamaan, peningkatan kapasitas aparat desa, sampai dengan mengikuti pelatihan untuk kepala desa beserta aparatnya.
Sementara itu, Kepala Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Musapir, sangat bersyukur karena rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) program Desa dihadiri langsung Bupati Luwu Timur, H. Budiman. Menurutnya, selama Luwu Timur terbentuk, baru kali ini ada seorang Bupati hadir secara langsung di acara Monev.
“Saya sangat bersyukur sekali, ini pertama kalinya terjadi Monev dihadiri Bapak Bupati. Jika setiap tahun begini, Insha Allah akan bagus pembangunan di desa-desa,” kata Musapir.
Ia berharap Dana BKK bisa naik tahun depan, karena tanpa Pokir, tanpa usulan dari Musrenbang tidak ada masalah, karena sudah ada dana desa, ada dana BKK, tidak sulit lagi.
“Jadi mudah-mudahan, lewat monitoring dan evaluasi ini, kegiatan khususnya di Kecamatan Towuti betul-betul tergotong. Apalagi hadir langsung para kepala dinas dan khususnya bapak Bupati. Semoga dana BKK bisa ditambah lagi,” harap Kades Baruga.
Terkait alokasi kegiatan menggunakan dana BKK , Kades Baruga melaporkan bahwa, Ia menggunakannya untuk membayar insentif guru ngaji, membuat drainase yang tertutup diatasnya agar kelihatan bersih, dan membuat lampu jalan.
“Berkat itu, Desa Baruga menjadi desa bersih dan terang, dan berhasil menjadi juara 1 lomba kebersihan tingkat Kecamatan Towuti,” tandas Musapir. (ADV)
LUWU UTARA — Dinas Kesehatan Luwu Utara kembali menggelar Workshop Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu SPGTD Melalui Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Luwu Utara tahun 2022.
Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini (20 September – 21 September) di Aula hotel bukit indah dibuka secara resmi wakil Bupati Luwu Utara dan diikuti sejumlah OPD Kecamatan dan Sekolah. PSC 199, Dinas Kesehatan Luwu Utara.
Kepala dinas Kesehatan kabupaten Luwu Utara, Marhani Katma menjelaskan bahwa melalui kegiatan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta tentang pertolongan pertama kepada masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan, kegawatdaruratan medis.
“Tentunya keluaran dari kegiatan ini yaitu terbentuknya tim relawan public safety center (PSC) 119 kabupaten Luwu Utara minimal yang akan berperan di setiap OPD/Instansi/organisasi yang siap menolong,”Tandasnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur mengapresiasi penyelenggaran kegiatan ini.
“Apresiasi atas penyelenggaran kegiatan ini, Banyak kejadian-kejadian kegawatdaruratan di sekitar kita yang terkadang memang perlu pertolongan pertama tapi terkadang kita tidak paham tentang langkah apa yang perlu kita lakukan,” ungkapnya.
Mantan kadis PUPR ini menambahkan bahwa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat merupakan target yang harus di capai sebagaimana visi dan misi kami mewujudkan pelayan dasar yang berkeadilan sosial.
“Melalui Penyelenggaraan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ini salah satunya dilakukan dengan membentuk layanan kegawatdaruratan melalui public safety center 119, harapannya Tercipta Pelayanan kesehatan yang berpedoman pada respon cepat yang menekankan ” time saving is life and limb saving, Sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat,”Pungkasnya.
Kejadian kegawat daruratan tentunya tidak bisa di prediksi, kapanpun dan dimanapun seseorang dapat mengalami kejadian kegawatdaruratan yang membutuhkan pertolongan segera, kita berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik serta mengaplikasikan pengetahuan itu di lingkungan masing-masing nantinya,”Tutupnya. (rls)
Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Anas
KORANSERUYA.COM–Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat ini menyiapkan tiga skenario untuk mengantisipasi munculnya masalah saat penghapusan tenaga honorer pada 2023. KemenPAN-RB nantinya akan memilih satu dari tiga skenario tersebut.
Menariknya, dari tiga skenario tersebut, skenario pertama yang disiapkan KemenPAN-RB, yakni seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN atau PNS.
“Ya, skenario pertama adalah seluruh tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), meski sangat disadari akan berdampak semakin beratnya beban negara. Dampak lainnya, kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik, yang ketika rekrutmennya kualitasnya diperhatikan,” ungkap Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Anas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Selanjutnya, skenario kedua adalah tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Sedangkan skenario ketiga adalah tenaga honorer diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. “Tiga skenario ini masih akan didiskusikan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI,” ujar Anas.
Diakui Anas, tiga skenario tersebut memiliki dampak masing-masing, termasuk penghapusan tenaga honorer tanpa solusi juga akan menimbulkan masalah di pemerintahan. “Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini, sudah lama. Tapi ada fakta juga kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten/kota,” katanya.
Disisi lain, Anas menyinggung soal data jumlah tenaga honorer yang dinilainya tak sesuai dengan data sebelumnya. Dia mengatakan, semula KemenPAN-RB mendapatkan data jumlah honorer di seluruh Indonesia sebesar 410 ribu, tapi belakangan melonjak jadi 1,1 juta orang. “Mestinya kan PR (pekerjaan rumah) kami ini kan tinggal 400 ribuan (honorer) ya? PR kami yang akan kami bereskan 410 ribuan, ini tuntas. Tapi ternyata datanya membengkak, sesuai data baru dari para kepala daerah 1.100.000 tenaga honorer. Waduh, ini PR baru,” ungkap dia.
SIKAP APKSI
Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk membahas solusi permasalahan tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang rencananya dihapuskan pada 2023 mendatang.
Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan kebijakan ini meresahkan tenaga honorer. “Kebijakan ini telah menimbulkan keresahan, maka tenaga non-ASN yang banyak ditempatkan di garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, seperti guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, dan lain-lain merasa khawatir akan kehilangan pekerjaannya,” kata Sutan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Sutan mengatakan, penghapusan tenaga non-ASN atau honorer menimbulkan dilema tersendiri. Pasalnya, seleksi terbuka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) terasa berat bagi tenaga honorer lama yang harus bersaing dengan sarjana yang baru lulus. Sementara itu, pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi PPPK oleh pemerintah daerah (pemda) juga tentu akan membebani APBD. “Sedangkan bagi pemerintah daerah, pengangkatan PPPK sebagai konsekuensi penghapusan tenaga honorer jelas akan membebani APBD, mengingat PPPK ini memiliki standar gaji dan tunjangan yang hampir sama dengan PNS,” terang dia.
Sutan menilai pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi PPPK juga bukanlah solusi yang terbaik. “Ini perlu dikaji Pak Menteri (PAN-RB), karena kalau di PPPK-kan semua juga etos kerjanya tidak baik, dan juga anggarannya juga perlu kita perhatikan bersama,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Sutan memaparkan lima permasalahan yang perlu ditangani pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer. Pertama, mengatasi persoalan tenaga non-ASN yang tidak dapat mengikuti seleksi CAT dengan passing grade yang ditentukan berdasarkan ketentuan kelulusan. Kemudian, persoalan keterbatasan anggaran, perlunya disusun rentang gaji sesuai dengan kemampuan daerah.
Lalu, tenaga non-ASN yg tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau PPPK karena kualifikasi pendidikannya yang tidak terpenuhi dapat diberi kesempatan sesuai dengan minatnya, seperti pelatihan kewirausahaan atau Kartu Prakerja, dan lain-lain. Selanjutnya, kepala daerah dapat memberikan alokasi formasi PPPK dalam rangka mendukung visi misinya yang kontrak kerjanya sesuai dengan periodisasi jabatan kepala daerah. Terakhir, keberadaan tenaga non-ASN sebagai administrasi atau teknis yang tidak memenuhi syarat menduduki jabatan fungsional.
Untuk diketahui, Apkasi melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian PAN-RB untuk mencari solusi terkait keresahan tenaga honorer yang terancam dihapus pada 2023 mendatang.
Dalam pertemuan itu, hadir pula Kepala BKN Bima Haria, Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya, Plt Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk, Dirjen Tenaga Kesehatan Arianti Anaya, dan bupati seluruh Indonesia. (liq)
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melantik Kadis Kesehatan Luwu Timur (Lutim), Rosmini Pandin jadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Rujab Gubernur, Rabu (21/9/2022).
NAMA Staf Ahli Walikota Palopo sekaligus mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palopo, dr Ishak Iskandar, santer disebut-sebut akan menduduki jabatan Kadis Kesehatan (Kadinkes) Sulsel yang sudah lama lowong.
Bahkan, beberapa waktu lalu, tersiar jika Ishak Iskandar yang ikut lelang jabatan untuk jabatan Kadis Kesehatan Sulsel, memiliki kans besar menduduki jabatan tersebut.
Masuknya nama Ishak Iskandar tiga besar hasil lelang jabatan untuk Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, mendapat perhatian masyarakat di wilayah Luwu Raya. Sebab, diharapkan Ishak Iskandar mewakili Wija To Luwu (WTL) menjadi pejabat di tubuh Pemprov Sulsel.
Namun sayang sekali, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memilih figur lain untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel. Bukan Ishak Iskandar, melainkan Rosmini Pandin.
Dan sah sudah, mantan Kepala Dinas Kesehatan Luwu Timur (Lutim) tersebut menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, setelah dilantik Gubernur Sulsel, di Rujab Gubernur, Rabu (21/9/2022).
Pelantikan Eselon II Pemprov Sulsel ini hasil lelang jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama di 14 Organsiasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan beberapa bulan lalu.
Diketahui, Rosmini sebelumnya menjabat Kadis Kesehatan Lutim yang ikut lelang jabatan Eselon II Pemprov. Ia berhasil masuk 3 besar nama hasil keputusan panitia seleksi (pansel).
Gubernur Andi Sudirman mengatakan pelantikan Kadis Kesehatan ini ia sudah bicara dengan Bupati Lutim Budiman untuk membawa pejabatnya ke Provinsi. “Saya sudah izin sama Bupati nya incar satu kadis untuk ke provinsi,” kata Gubernur Andalan bersambut tawa tamu undangan.
Andi Sudirman mengingatkan jabatan Kadis Kesehatan Provinsi tidak mudah, ada banyak pekerjaan yang perlu segera selesaikan. Khususnya, Rumah Sakit (RS) Regional. “Harapan saya pernah dengar RS dari yang biasa-biasa jadi paripurna. Ada juga rumah sakit mau di bangun jadi banyak tantangan nya,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel membuka lelang 14 jabatan eselon II. Gubernur telah melantik 13 Kepala OPD, hasil penetapan 3 besar nama yang keluar Desember 2021 lalu. Meski begitu, masih ada satu hasil lelang jabatan lagi untuk Kepala Inspektorat menunggu jadwal pelantikan dari Gubernur. (mat)
Sat Lantas Polres Luwu saat menggelar Olah TKP. (Foto : Dok. Polres Luwu)
TABRAKAN maut terjadi lingkungan Rotto, Padangsappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Rabu (21/9/2022) siang, pukul 13:00 Wita. Tiga pelajar perempuan yang berboncengan sepeda motor mengalami nasib naas karena sepeda motornya digilas mobil truk puso. Naasnya, dari tiga pelajar tersebut, satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi sangat mengenaskan.
Korban meninggal dunia bernama Suci, 18 tahun, warga Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang. Kondisi korban sangat mengenaskan, seperti tengkorak kepala pecah hingga otak berhamburan di aspal, dan sejumlah luka-luka di tubuhnya.
Dua rekannya, yakni Nurcahyati dan Nurul Asrianti, juga warga Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, mengalami luka-luka serius. Nurul Asrianti, misalnya, dirujuk ke RS Batara Guru Belopa setelah ditangani tim dokter di Puskesmas Ponrang. Pelajar berusia 18 tahun ini, menderita luka terbuka pada pergelangan lutut bagian belakang, luka terbuka dan patah terbuka pada telapak kaki kiri, gigi depan atas patah.
Sedangkan Nurcahyati dirujuk ke RS Siti Madyang Palopo. Pelajar berusia 16 tahun ini mengalami patah terbuka pada lengan atas, patah tertutup pada tangan kiri, lecet pada lutut kanan. “Dua korban luka-luka dirawat di rumah sakit berbeda, satu dirujuk ke RS Batara Guru Belopa atas nama Nurul Asrianti, dan korban atas nama Nurcahyati dirawat di RS Siti Madyang Palopo,” kata
Kanit Lakalantas Polres Luwu, Aiptu Arimin.
Dari hasil olah tempat kejadian perkara, dan sesuai keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian, tabrakan maut itu terjadi ketika sepeda motor Honda Beat tanpa pelat kendaraan yang dikendarai
Nurcahyati berboncengan tiga bersama dua temannya, Nurul Asrianti dan Suci, bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang di jalan poros Rotto, Padangsappa. Sepeda motor yang ditumpangi tiga pelajar itu, kemudian menyalip sebuah truk tongkang didepannya.
Naas dialami ketiga pelajar tersebut, karena saat menyalip truk tongkang tersebut, sepeda motornya terserempet oleh truk tongkang tersebut hingga oleng dan terbalik. Saat itulah, dari arah selatan menuju utara melaju sebuah truk Puso dengan nomor pelat DN 8645 VG. Truk Puso yang dikemudian Sahrul tersebut tidak bisa menghindari sepeda motor yang terbalik bersama tiga pelajar tersebut, sehingga ketiga pelajar malang itu digilas.
“Korban atas nama Suci meninggal di lokasi kejadian, dengan kondisi sangat mengenaskan. Tengkorak kepalanya pecah hingga isi otaknya berhamburan di aspal,” kata Aiptu Arimin.
Menurut Aiptu Arimin, sopir truk Puso bernama Sahrul, warga Dusun Palettekan, Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, bersama truknya telah diamankan di Mapolres Luwu. (mat)
Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kota Palopo, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Lokakarya Mini dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan. (Foto : ist)
PALOPO — Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kota Palopo, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Lokakarya Mini dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan.
Kegiatan itu dilaksanakan di aula Kantor Camat Mugkajang, Kota Palopo, Selasa (20/9/2022).
Diketahui, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku.
Plt Kepala DPPKB Palopo, H Farid Kasim Judas (FKJ) dalam sambutannya mengatakan, stunting merupakan program prioritas nasional yang memiliki beberapa strategi penangan yang terus diusahakan hingga sekarang.
Program prioritas Nasional ini tidak akan berjalan apabila tidak ada kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, hingga Pemerintah Daerah, maupun dari masyarakat.
“Bukan hanya tugas DPPKB, tetapi persoalan pencegahan stunting ini adalah tugas yang harus dilaksanakan secara terpadu,” ungkap Farid yang akrab disapa FKJ.
“Pencegahan stunting dimulai dari calon pengantin (Catin), lokakarya mini juga dilaksanakan sekaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi daripada TPK (Tim Pendamping Keluarga) untuk melakukan pendampingan,” sambungnya.
Ia juga menekankan peran TPK dalam penurunan stunting yaitu bahwa TPK adalah duta yang seharusnya mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pendampingan kesasaran (Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Pasangan Usia Subur, Baduta).
“TPK berkolaborasi langsung dengan penyuluh, untuk melakukan pendataan Umum kelompok sasaran, melakukan penyuluhan Intensif pada kelompok sasaran, menggerakkan peran serta atau partisipasi masyarakat agar mau tahu, dan mampu melakukan pendampingan terhadap kelompok sasaran” tegas FKJ.
Untuk itu, ia berharap dengan adanya lokakarya mini, penanganan stunting ini seluruh stakeholder di Pemerintah Kota Palopo segera melakukan koordinasi untuk penurunan angka stunting. Kita harus kerja cepat dan terstruktur untuk penurunan angka stunting. (rls)
Sekretaris Daerah Kota Palopo, H Firmanza DP mewakili Wali Kota Palopo, HM Judas Amir menghadiri Seminar Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan di Kota Palopo. (Foto : Kominfo Palopo)
PALOPO — Sekretaris Daerah Kota Palopo, H Firmanza DP mewakili Wali Kota Palopo, HM Judas Amir menghadiri Seminar Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan di Kota Palopo. Kegiatan itu berlangsung di Cafe Patikala, Rabu (21/09/2022).
Laporan Kepala Balitbangda Kota Palopo, Andi Enceng Amir mengatakan bahwa dasar dari pekerjaan ini adalah, kolaborasi yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Kota Palopo dengan Universitas Bosowa Makassar.
“Sumber anggaran dari APBD Kota Palopo, tahun anggaran 2022,dan Peserta Berjumlah Sebanyak 50 orang, terdiri dari berbagai instansi terkait,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Firmanza menyampaikan bahwa kebijakan penataan ruang melalui Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang, ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang yang semakin baik dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Penataan ruang adalah, suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
“Pemahaman bahwa sistem penataan ruang tersebut, adalah merupakan siklus yang menyebabkan hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang, sebagai acuan dari pengendalian pemanfaatan ruang, maka rencana tata ruang wilayah, adalah wujud formal kebijakan rencana program yang mengatur penataan sebuah wilayah pembangunan Kota Palopo sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional,” jelasnya.
Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang diharapkan dapat berfungsi dengan yang baik, yang dapat menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami.
“Pengelolaan DAS, adalah upaya kita untuk mengatur hubungan timbal balik, antara sumber daya alam dengan manusia pada daerah aliran sungai (DAS) dan segala aktivitasnya, agar terwujud Kelestarian dan Keserasian ekosistem, serta meningkatnya Kemanfaatan sumber daya alam, bagi manusia secara berkelanjutan,” katanya.
Firmanza menambahkan, bahwa Palopo ini, merupakan kota tujuan dan kemudian banyak orang yang ingin tinggal di Palopo. Hal itu dikarenakan terdapat Fasilitas yang disiapkan di Palopo dan terdapat Kurang Lebih 15 perguruan tinggi, kurang lebih 20 sampai 28 ribu mahasiswa, dan 70 persen itu adalah mahasiswa dari luar wilayah Kota Palopo.
“Ini membuktikan bahwa Palopo ini, merupakan salah satu kota tujuan pendidikan,” katanya.
Adapun bahasan materinya yakni, Kajian Perubahan Stuktur Ruang Pola Pergerakan Transportasi Jalan Arteri Primer Kota Palopo, Ir Hasbi, ketua tim Peneliti, dan juga Kajian Identifikasi Tutupan lahan Daerah Aliran sungai (DAS) Latuppa Kota Palopo, Tim Peneliti Baso Jaya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Institusi stakeholder terkait. (kominfo)
PALOPO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Palopo melalui pokja perekrutan panitia pengawas pemilihan kecamatan, resmi membuka pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kecamatan atau Panwascam, Rabu, 21 September 2022.
Perekrutan Panwascam ini akan dibuka di 9 kecamatan. Nantinya akan terpilih 3 orang dari tiap Kecamatan yang akan dilantik pada 26, hingga 28 Oktober 2022 mendatang.
Penerimaan berkas akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 September 2022, mulai dari pukul 09:00, hingga 17:00 wita. Kemudian berkas akan diserahkan pada kelompok kerja perekrutan panwaslu Kecamatan di Kantor Bawaslu Palopo, Jalan KHM As’ad No 6 Palopo.
Untuk syarat pendaftarannya yaitu, Warga Negara Indonesia, Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun, Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Selain itu, Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.
Selanjutnya Berdomisili di wilayah Kota Palopo dan yang bersangkutan harus dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk Elektronik. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.
Pendaftar juga tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun.
Peserta juga mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, atau badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah apabila terpilih.
Kemudian, bersedia bekerja penuh waktu, Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil. (yonk)
Tiga Pilar Kelurahan Buntu Datu, Kota Palopo melakukan koordinasi, Selasa (20/9/2022). Mereka berkoordinasi melakukan pendampingan terhadap calon pengantin. (Foto : Dok. Kelurahan Buntu Datu)
PALOPO — Tiga Pilar Kelurahan Buntu Datu, Kota Palopo melakukan koordinasi, Selasa (20/9/2022). Mereka berkoordinasi melakukan pendampingan terhadap calon pengantin.
Bhabinkamtibmas Kelurahan Buntu Datu, Aiptu Delni Sangka mengatakan dirinya, Sekretaris Kelurahan, Babinsa, penyuluh KB dan pendamping catin melakukan sosialisasi kepada calon pengantin.
Sosialisasi itu untuk para calon pengantin yang meminta surat pengantar dari Kelurahan untuk dibawa ke KUA. Para calon pengantin ini diberikan pemahaman mengenai stunting dan cara untuk mencegah stunting pada anak.
“Selain itu, kami meminta mereka untuk bekerja sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan begitu, sitkamtibmas Kelurahan Buntu Datu dapat terjaga dengan baik,” jelas Aiptu Deni Songka.
Para calon pengantin itu mendengarkan sosialisasi yang dilakukan para petugas. Setelah itu, mereka diberikan surat pengantar sebagai kelengkapan berkas mereka untuk dilaporkan ke KUA. (eky)
Kecelakaan lalu lintas berujung maut di Jalan Poros Trans Sulawesi, Padang Sappa, Kabupaten Luwu. (Foto:Ist)
LUWU – Kecelakaan lalulintas berujung maut merenggut nyawa korban, Suci di Jalan Poros Trans Sulawesi, Padang Sappa, Kabupaten Luwu. Rabu (21/9/2022).
Di lokasi kejadian, korban mengendarai sepeda motor matic berboncengan tiga bersama dua rekan lainnya. Naas bagi Suci, ia meninggal dengan luka serius dibagian kepala usai bertabrakan dengan mobil dari arah berlawanan.
Hal tersebut dibenarkan Kanit Lakalantas Polres Luwu, Aiptu Arimin. “Iya benar satu orang meninggal dunia atas nama Suci dan dua orang lainnya mengalami luka-luka,” tuturnya kepada Koran Seruya.
Dia mengaku, saat ini pihak Kepolisian masih berada di lokasi kejadian guna mengambil keterangan lebih lanjut. (Mat)
IAIN Palopo menggelar seminar Internasional Manajemen, Rabu 21 September 2022. Kegiatan itu beralngsung di Auditorium IAIN Palopo. (Foto : Reski Rahmadani)
PALOPO — IAIN Palopo menggelar seminar Internasional Manajemen, Rabu 21 September 2022. Kegiatan itu beralngsung di Auditorium IAIN Palopo.
Seminar Internasional Manajemen kali ini mengangkat tema Essence of creativity and enterpreneur skilils in the face of the industrial.
Kegiatan itu juga dihadiri Staf Ahli Walikota bidang perekonomian dan pembangunan, dr Ishak Iskandar. Mantan Kadis Kesehatan Palopo itu sekaligus membuka seminar Internasional Manajemen.
Dalam sambutannya, Ishak Iskandar memuji seminar Internasional tersebut. Dia mengatakan kegiatan itu luar biasa untuk mencerdaskan mahasiswa, generasi muda serta generasi penerus estafet kepemimpinan.
Sebab, para generasi pelanjut pembangunan perlu membentuk karakter dan wawasan mereka. Melalui seminar Internasional Manajemen ini, para penerus bangsa diharapkan karakter mereka sebagai pemimpin dapat terbentuk.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Fikram mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memupuk kreativitas mahasiswa dalam menghadapai tantangan di era 5.0.
Memahami Konsep Manajeman dan bisa berkreasi dalam meningkatkan kualitas dan intelektual di era 5.0 diharapkan dapat diterapkan peserta seminar.
Dia menambahkan, untuk itu peserta juga diharapkan dapat mengikuti empat aspek dalam manajemen. Empat aspek itu ialah perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengembangan. (eky)
Selama dua hari, SMPN 14 Palopo menggelar Asismen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). (Foto : Dok. SMPN 14 Palopo)
PALOPO — Selama dua hari, SMPN 14 Palopo menggelar Asismen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Adapun model yang dilakukan SMPN 14 yakni full online.
Informasi dalam Asesmen Nasional (AN) tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter (SK), dan Survei Lingkungan Belajar (SLB).
Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) digunakan untuk mengukur kompetensi mendasar siswa yang terdiri dari literasi membaca dan numerasi.
Survei karakter digunakan untuk mengukur sikap, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa dan survei lingkungan belajar digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah
Hal itu disampaikan Kepala SMPN 14, Arifin Jumak. Dia mengatakan Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa.
“Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran,” katanya.
“Maka dari itu, hasil Asesmen Nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Adapun kendala yang dialami SMPN 14 dalam Asesmen Nasional model online kali ini, tidak terlalu krusial namun dapat ditangani oleh terknisi dan proktor, terpantau terkendali dan lancar,” pungkasnya. (ayb)
BNN Palopo melakukan sosialisasi PBN kepada para siswa SMPN 5 Palopo. (Foto : Dok. SMPN 5 Palopo)
PALOPO — SMPN 5 Palopo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerjasama tersebut melakukan sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba (PBN) melalui upacara bendara di SMPN 5 Palopo.
Tim dari BNN Palopo, Andi Werru K menjadi pembina upacara sekaligus melaksanakan sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dikalangan pelajar. Dalam penyampaian kata sambutan pelaksanaan upacara itu, BNN menyampaikan mengenai angka prevalensi penyalahgunaan, terutama dikalangan muda.
Selanjutnya BNN Palopo berpesan kepada seluruh peserta yang hadir khususnya siswa SMPN 5 Palopo agar menjauhi narkoba dan menghindari pergaulan yang buruk. Kepala SMPN 5 Palopo Waqiran kepada Koran SeruYS, Senin (19/9/2022) menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan BNN.
“Pengawasan yang dilakukan BNN terhadap peserta didik kami adalah salah satu pencegahan sejak dini. Kami para guru pendidik terus mengingatkan pada siswa untuk menghindari hal-hal yang merusak diri sendiri dan orang lain,” katanya.
Dia menambahkan, SMPN 5 Palopo terus mengoptimalkan program keagamaan. Program yang dimaksudkan untuk membekali akhlak serta membiasakan siswa melaksanakan kegiatan keagamaan.
“Salah satunya melalui rutin melakukan Sholat Dhuha berjamaah. Kegiatan itu dilaksanaan setiap hari di mushola sekolah,” pungkasnya. (ayb)
